Share

KPK: 310 Anggota Dewan, 148 Wali Kota, dan Bupati Jadi Tersangka Korupsi sejak 2004

Arie Dwi Satrio, Okezone · Selasa 10 Mei 2022 13:58 WIB
https: img.okezone.com content 2022 05 10 337 2591738 kpk-310-anggota-dewan-148-wali-kota-dan-bupati-jadi-tersangka-korupsi-sejak-2004-n0ihu7wVtp.jfif Illustrasi (foto: dok Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjerat sebanyak 310 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) kurun waktu 2004 hingga 2021. KPK menetapkan ratusan anggota dewan tersebut sebagai tersangka pelaku tindak pidana korupsi.

Tak hanya anggota dewan, KPK juga telah berhasil menjerat 22 Gubernur serta 148 Wali Kota dan Bupati sebagai tersangka dalam kurun waktu 17 tahun. KPK menyebut banyaknya kepala daerah dan anggota dewan yang menjadi tersangka itu membuktikan bahwa pelaku korupsi di sektor politik masih marak.

"Jika mengacu pada data KPK sejak 2004 hingga 2021, tercatat para pelaku korupsi yang berasal dari proses politik cukup mendominasi. Diantaranya 310 orang merupakan anggota DPR dan DPRD, 22 Gubernur, dan 148 Walikota dan Bupati," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Selasa (10/5/2022).

 BACA JUGA:Definisi dan Istilah Korupsi dalam Islam

KPK menekankan, banyaknya anggota dewan maupun kepala daerah yang jadi tersangka, seharusnya bisa menjadi alarm atau pengingat bagi para aktor politik untuk berhati-hati. Apalagi, sebentar lagi akan dimulai kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

"Menjelang Pemilu dan Pilkada 2024, setidaknya akan ada 272 kepala daerah yang berakhir masa tugasnya pada 2022-2023. Nantinya, posisi mereka akan diisi oleh Penjabat (Pj). Selanjutnya Pj akan bertugas sampai terpilihnya kepala daerah baru hasil Pilkada 2024," beber Ali.

"Proses transisi dan pengisian Pj ini penting menjadi perhatian kita bersama. Karena proses ini sering menjadi ajang transaksi yang rentan terjadinya praktik-praktik korupsi. Mirip halnya 'praktik jual-beli jabatan' dalam beberapa perkara yang ditangani KPK," imbuhnya.

 BACA JUGA:Berkaca Kasus Ade Yasin, KPK Endus Modus Korupsi Pemulusan WTP Lainnya

Baca Juga: Salurkan BLT BBM kepada 20,65 Juta KPM, Ini Strategi Pos Indonesia

Menurut Ali, biaya besar dalam proses politik dapat menjadi salah satu pemicu seseorang melakukan korupsi. Potensi korupsi itu, kata Ali, untuk memperoleh penghasilan tambahan guna menutup biaya politik tersebut.

"Penghasilan tambahan ini tidak jarang dilakukan dengan cara-cara yang menabrak aturan, salah satunya korupsi," terangnya.

Oleh karenanya, KPK sangat konsentrasi melakukan pencegahan korupsi pada sektor politik. Salah satunya melalui program politik cerdas berintegritas. Dijelaskan Ali, kedudukan partai politik sangat strategis dalam mengusung pasangan calon dalam menghasilkan wakil rakyat, presiden, wakil presiden, dan kepala daerah yang berkualitas.

"Oleh karenanya, program ini akan mendorong para pimpinan dan pengurus partai politik baik di pusat maupun daerah, bisa menjadi benteng bagi pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan kerjanya," ungkapnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini