Share

Tegas! MK Putuskan Pejabat Gubernur hingga Wali Kota Tidak Boleh dari Prajurit TNI Aktif

Muhammad Refi Sandi, MNC Media · Sabtu 23 April 2022 03:16 WIB
https: img.okezone.com content 2022 04 23 337 2583812 tegas-mk-putuskan-pejabat-gubernur-hingga-wali-kota-tidak-boleh-dari-prajurit-tni-aktif-lJ88LcfEty.jpeg Mahkamah Konstitusi (MK). (Foto: Dok Okezone.com)

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) secara tegas menolak permohonan pemohon Dewi Nadya Maharani terkait judical review Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Namun, MK memberikan beberapa syarat yang bisa mengisi kursi pejabat (Pj) Gubernur/Bupati/Wali Kota dalam masa transisi 2022/2023 menuju Pilkada serentak 2024 mendatang.

"Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya," demikian bunyi putusan MK yang dikutip dari website resmi, Sabtu (23/4/2022).

Kemudian, MK memberikan sejumlah syarat bagi pemerintah menunjuk Pj kepala daerah. Salah satunya pengisian Jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit TNI dan anggota Polri dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU 34/2004) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU 2/2002) [vide Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU 5/2014].

"Jika merujuk pada ketentuan Pasal 47 UU 34/2004 ditentukan pada pokoknya prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan," ucap MK.

Baca juga:  Saldi Isra Kembali Jabat Hakim MK Tanpa Proses Kocok Ulang

Sementara itu, prajurit TNI aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung. 

"Dalam hal prajurit aktif tersebut akan menduduki jabatan-jabatan tersebut harus didasarkan atas permintaan pimpinan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan departemen (kementerian) dan lembaga pemerintah  nondepartemen dimaksud," jelas MK.

Sedangkan, dalam ketentuan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 ditentukan anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. 'Jabatan di luar kepolisian' dimaksud adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kepala Polri. 

Ketentuan ini sejalan dengan UU 5/2014 yang membuka peluang bagi kalangan non-PNS untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi madya tertentu sepanjang dengan persetujuan Presiden dan pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam Keputusan Presiden [vide Pasal 109 ayat (1) UU 5/2014].  

Follow Berita Okezone di Google News

Selain yang telah ditentukan di atas, UU 5/2014 juga membuka peluang pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi yang dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif [vide Pasal 109 ayat (2) UU 5/2014]. Jabatan pimpinan tinggi dimaksud dapat pimpinan tinggi utama, pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama [vide Pasal 19 ayat (1) UU 5/2014]. 

"Artinya, sepanjang seseorang sedang menjabat sebagai pimpinan tinggi madya atau pimpinan tinggi pratama, yang bersangkutan dapat diangkat sebagai penjabat kepala daerah," tegasnya.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini