Share

MA Batalkan 3 Periode Otto Hasibuan di Peradi, Pengugat: Kita Ingin Jalan Sesuai Mekanisme

Wahyudi Aulia Siregar, Okezone · Kamis 21 April 2022 18:57 WIB
https: img.okezone.com content 2022 04 21 337 2583077 ma-batalkan-3-periode-otto-hasibuan-di-peradi-pengugat-kita-ingin-jalan-sesuai-mekanisme-9BInzvt615.jpg Ilustrasi (Foto Istimewa)

MEDAN - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap perubahan anggaran dasar (AD) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) yang menjadi dasar pengangkatan kali ketiga Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi, Otto Hasibuan.

Gugatan itu diajukan Alamsyah, seorang advokat anggota Peradi di Deliserdang, Sumatera Utara. Alamsyah mengaku baru mengetahui gugatannya dikabulkan MA, setelah melihat di SIPP Mahkamah Agung, namun ia belum menerima petikan dan putusannya.

"Saya belum ada menerima putusannya. Setelah nanti saya terima, tentu akan dipelajari dulu. Apakah akan mengajukan eksekusi atau tidak, itu tergantung nanti," sebut Alamsyah, Kamis (21/4/2022).

Dikatakannya, gugatan yang diajukannya itu terkait perubahan AD tanpa mekanisme organisasi. Perubahan tersebut dilakukan hanya melalui pleno dan bukan melalui Musyawarah Nasional (Munas).

Alamsyah sendiri mengaku ikut dalam Munas III DPN Peradi di Bogor pada 2020 lalu yang digelar secara telekonfeensi lewat zoom meting. Ia pun menyampaikan bahwa permasalahan perubahan AD melalui pleno ini dalam Munas Peradi tersebut.

"Saya dan kita semua sayang dengan Peradi. Kita ingin Peradi berjalan sesuai mekanisme aturan organisasi," katanya.

Menyinggung isu bahwa dirinya sudah berdamai dengan pihak Otto, dengan tegas Alamsyah membantahnya.

"Sampai saat ini belum ada, namun tidak menutup kemungkinan untuk itu. Semua anggota Peradi itu bersaudara dan bersatu. Tidak ada perpecahan. Saya dan kawan-kawan melakukan gugatan, hanya untuk menegakkan aturan. Itu semua dilakukan untuk eksistensi organisasi," ucapnya.

Seperti diketahui, sejumlah advokat yang tergabung dalam Peradi mengajukan gugatan atas perubahan Anggaran Dasar terkait masa jabatan Ketua Umum DPN Peradi. Sesuai AD hasil Munas, masa seseorang menjabat ketua umum hanya dibolehkan dua periode. Namun, DPN Peradi dibawa kepemimpinan Otto Hasibuan merubah AD itu melalui rapat pleno, dengan membolehkan masa jabatan tiga periode.

Perubahan AD tanpa mekanisme Munas itu membuat Alamsyah dan sejumlah advokat lain mengajukan gugatan. Alamsyah sendiri.menggugat melalui PN Lubuk Pakam. Sementara rekannya,Patar Silalahi ke Pengadilan Negeri Simalungun, Zulkifli ke PN Kisaran, Ronald Sitepu ke PN Karo dan Andreas Sinambela ke PN Jakarta Barat.

Dari semua gugatan itu, gugatan Alamsyah yang sudah berkekuatan hukum tetap. Hal ini sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 997/K/PDT tanggal 18 April 2022.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini