Share

DPR Sayangkan Vonis Bebas Terdakwa Pelecehan Seksual di Unri

Kiswondari, Sindonews · Rabu 20 April 2022 00:06 WIB
https: img.okezone.com content 2022 04 20 337 2581820 dpr-sayangkan-vonis-bebas-terdakwa-pelecehan-seksual-di-unri-tlTrVkfWUR.jpg Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni (Foto: DPR.go.id)

JAKARTA - Terdakwa kasus pelecehan seksual Dekan FISIP Unri nonaktif berinisial SH divonis bebas oleh hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Riau.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni sangat menyayangkan putusan hakim tersebut. Apalagi, pihaknya mendengar kabar tersebut setelah Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) baru saja disahkan. 

"Di saat UU TPKS baru saja disahkan, kita justru mendengar berita seperti ini tentunya sangat disayangkan ya. Seharusnya korban merasa terlindungi dan haknya diperjuangkan, ini malah sebaliknya," kata Sahroni, Senin 18 April 2022.

BACA JUGA:Ojek Online Pelaku Pelecehan Seksual Ditangkap di Bali, Telah Beraksi 11 Kali 

Sahroni menilai, vonis bebas tersebut merupakan bentuk kegagalan penegak hukum dalam melindungi korban. Apalagi, terduga pelaku justru melaporkan balik korban atas tuduhan pencemaran nama baik.

"Vonis bebas tersebut menurut saya juga sama saja dengan kegagalan penegak hukum kita untuk melindungi para korban pelecehan di negara kita, terlebih lagi pelaku melapor balik korban atas pencemaran nama baik. Kalau begini kan akan membuat para korban lainnya takut untuk melapor dan memperjuangkan haknya," katanya.

Namun, Sahroni mendukung langkah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang bermaksud untuk menjatuhkan sanksi pada terduga pelaku, sebagai respons atas aduan Korps Mahasiswa Hubungan Internasional (Komahi) Universitas Riau (Unri) yang mendatangi dan menyampaikan kekecewaannya atas vonis tersebut pada Kemendikbudristek pada 14 April 2022 kemarin.

BACA JUGA:5 Orang Jadi Tersangka Pemerkosaan di Tasikmalaya, Termasuk Ayah dan 2 Anak Kembarnya 

Sahroni berharap bahwa dengan lahirnya UU TPKS tidak terjadi lagi kasus serupa. "Kabarnya Mendikbudristek sudah menerima laporan dari para mahasiswa, dan akan diberikan sanksi administratif kepada pelaku. Saya sangat mendukung hal itu, dan tentunya pihak kampus juga harus turut membantu melindungi korban. Ini sudah yang paling maksimal yang bisa dilakukan. Tentu menyedihkan, tapi dengan adanya UU TPKS, diharapkan kasus seperti ini tidak terulang lagi," kata Sahroni.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini