Share

Kasus Korban Begal Jadi Tersangka Dihentikan, Kuasa Hukum Amaq Sinta Apresiasi Polri

Nur Khabibi, MNC Portal · Minggu 17 April 2022 17:02 WIB
https: img.okezone.com content 2022 04 17 337 2580425 kasus-korban-begal-jadi-tersangka-dihentikan-kuasa-hukum-amaq-sinta-apresiasi-polri-GkQxgbvBIw.jpg Amaq Sinta (kanan), korban begal yang sempat jadi tersangka. (Foto: Antara)

JAKARTA - Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap perkara yang menimpa Murtede alias Amaq Sinta. Diketahui, Amaq Sinta merupakan korban begal yang ditetapkan sebagai tersangka.

Merespons hal tersebut, pengacara Amaq Sinta, Joko Jumadi menyampaikan apresiasi kepada Polri yang telah memberikan putusan dengan asas keadilan kepada Amaq Sinta dalam perkara tersebut. 

"Kami dari BKBH Fakultas Hukum Universitas Mataram, selaku tim kuasa hukum Amaq Sinta mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Kapolri dan Kapolda NTB, yang telah melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian perkara pidana," kata Joko dalam sebuah tayangan videonya, Minggu (17/42022).

Joko menyatakan, penanganan proses hukum yang dialami oleh Amaq Sinta sejak awal bergulir telah berjalan sebagaimana asas keadilan dan kemanfaatan hukum.

Baca juga: Wartawan Tanya Tips Hadapi Begal Agar Tak Jadi Tersangka, Polisi: Keluar Malam Jangan Sendirian

Joko menambahkan, Polda NTB juga langsung melakukan gelar perkara khusus bersama dengan para ahli hukum dan memutuskan kasus yang dialami Amaq Sinta dihentikan atau SP3. 

"Khususnya di kasus Amaq Sinta yang telah diambilalih kasus Amaq Sinta dari Lombok Tengah dan mengambil keputusan menghentikan kasus itu melalui SP3. Pembelajaran dari kasus ini adalah peran serta masyarakat sangat dibutuhkan di dalam penanggulangan kejahatan," ujar Joko. 

Sebagai informasi, Kapolda NTB Irjen Djoko Purwanto menjelaskan dari hasil gelar perkara khusus disimpulkan bahwa peristiwa tersebut merupakan pembelaan terpaksa sebagaimana termaktub dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP.

Baca Juga: KKP Pastikan Proses Hukum Pelaku Perdagangan Sirip Hiu Ilegal di Sulawesi Tenggara

"Sehingga tidak ditemukan adanya unsur perbuatan melawan hukum baik secara formil dan materiil," kata Djoko kepada wartawan, Sabtu (16/4/2022).

Menurut Djoko, keputusan dari gelar perkara tersebut berdasarkan peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019, Pasal 30 tentang penyidikan tindak pidana bahwa penghentian penyidikan dapat dilakukan demi kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. 

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini