Share

Mensos: Kehilangan 200 Juta Data Kependudukan Pasti Berpengaruh ke DTKS

Carlos Roy Fajarta, · Kamis 14 April 2022 08:00 WIB
https: img.okezone.com content 2022 04 14 337 2578772 mensos-kehilangan-200-juta-data-kependudukan-pasti-berpengaruh-ke-dtks-yN0sr9gEM6.jpg Mensos Tri Rismaharini (Foto : Okezone.com)

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini angkat bicara terkait potensi 200 juta data kependudukan yang tersimpan di data center Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terancam hilang dapat berpengaruh pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos). 

"Jika benar ada potensi kehilangan data 200 juta orang itu, pasti ada pengaruhnya ke DTKS, karena kita memadankan dengan data kependudukan dari Kemendagri," ujar Tri Rismaharini, Rabu (13/4/2022) usai Raker dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta.

DTKS adalah layanan sistem data Kementerian Sosial RI yang memuat 40 persen data penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial rendah, termasuk menerima bantuan sosial dari pemerintah.

DTKS Kementerian Sosial sama ini menjadi acuan pemerintah pusat untuk menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial yang bersumber dari APBN.

Jenis bantuan DTKS yang bersumber dari APBN diantaranya yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Baca juga: Mensos Risma Positif Covid-19 Usai dari Arab Saudi

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR, Luqman Hakim mengungkapkan sebanyak 200 Juta orang data kependudukan di Indonesia terancam hilang karena persoalan sparepart server data center Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Baca juga: Kemendagri: 90,3% DTKS Sudah Cocok dengan Data Kependudukan

"Kita menghadapi ancaman serius mengenai data kependudukan. Hampir dua ratus juta data kependudukan yang tersimpan di data center Dukcapil Kementerian Dalam Negeri terancam hilang atau musnah," ujar Luqman Hakim, Selasa (12/4/2022).

Hal tersebut kata dia sebagai akibat dari perangkat keras yakni ratusan server sebagai tempat penyimpanan data ini yang dikelola oleh data center Dukcapil usianya sudah terlalu tua, aus, kadaluwarsa dan sebagian spare part sudah discontinue.

Baca Juga: KKP Pastikan Proses Hukum Pelaku Perdagangan Sirip Hiu Ilegal di Sulawesi Tenggara

"Menurut informasi yang saya terima bahkan sudah tidak ada pihak yang berani melakukan proses maintenance terhadap ratusan server tersebut akibat dari kemungkinan rusaknya sudah sangat besar," ungkap Luqman Hakim.

Apabila hal tersebut dibiarkan Luqman Hakim berkeyakinan bangsa Indonesia akan mengalami kerugian cukup besar.

Pasalnya potensi hilangnya hampir dua ratusan juta data kependudukan yang selama bertahun-tahun dengan susah payah sudah diupayakan oleh negara bisa diinput, setelah proses perekaman yang melibatkan hampir dua ratus juta penduduk Indonesia.

"Dari penjelasan jajaran Kementerian Dalam Negeri yang disampaikan setelah rapat kerja RDP tanggal 5 April atas pertanyaan saya itu, saya melihat yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri belumlah cukup komprehensif untuk mengantisipasi ancaman hilangnya dua ratusan juta data kependudukan rakyat Indonesia," ungkap Luqman Hakim.

Baca juga: Fakta-Fakta Bansos Cair Lagi Sebelum Puasa, Dialokasikan untuk 18,8 Juta Keluarga

Ia melihat sampai saat ini belum ada langkah-langkah yang terukur dimana proses peremajaan atau pembaharuan perangkat keras ratusan server milik Dukcapil itu teranggarkan dan menjadi prioritas di Kementerian Dalam Negeri.

Baca juga: 5 Fakta Bansos Tambahan Rp200.00 Cair Sebelum Bulan Puasa, Nomor 3 Jokowi Minta Dipercepat

"Tentu ini sangat berbahaya, saya sangat khawatir data kependudukan yang menjadi basis banyak pelayanan negara kepada rakyat ini, apabila systemnya mengalami down dan hardware-nya mengalami kerusakan fatal, maka bisa saja kita akan setback, kembali ke jaman batu," ucap Luqman Hakim.

Ia mengungkapkan data kependudukan yang dikelola oleh Dukcapil Kementerian Dalam Negeri sesungguhnya manfaatnya sangat besar.

"Sampai hari ini terdapat sekitar 4.517 instansi yang melakukan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam pemanfaatan data kependudukan ini. Sayangnya sampai hari ini pun tidak ada keputusan pemerintah untuk memungut pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari pemanfaatan data kependudukan oleh pihak ketiga ini," jelas Luqman Hakim.

Padahal sebagian yang memanfaatkan data ini adalah korporasi, kelompok bisnis, dan usaha-usaha produktif lainnya.

"Tentu dengan banyaknya pihak yang bekerjsama dalam pemanfaatan data kependudukan ini akan menambahi beban kerja ratusan server milik Dukcapil yang secara umur sudah tua dan kondisinya sudah hampir rusak," lanjut Luqman Hakim.

Baca juga: Ajak Anak-Anak Bermain saat Tinjau Pengungsi Semeru, Mensos: Mau ikut Saya ke Jakarta?

Apalagi kata dia, data kependudukan yang dikelola oleh Dukcapil juga menjadi basis utama dari data pemilih yang akan dipakai pada event pemilu maupun pilkada serentak 2024 mendatang.

"Oleh karena itu apabila terjadi kerusakan dengan system data center milik Dukcapil, tentu juga akan mengganggu proses pemilu yang akan datang serta banyak pelayanan pemerintah yang juga akan terganggu," tutur Luqman Hakim.

Baca juga: Risma Pastikan Tak Ada Lagi Data Ganda Penerima Bansos

Apalagi kata Luqman NPWP direncanakan akan dijadikan satu dengan NIK, artinya Kementerian Keuangan juga menggunakan data center Dukcapil ini sebagai basis pelayanan kepada rakyat sekaligus sebagai instrument untuk meningkatkan target pendapatan negara dari pajak rakyat Indonesia.

"Oleh karena itu saya berharap masalah ini tidak dianggap sepele. Saya mengetuk hati Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, jika perlu Presiden, untuk turun tangan terhadap masalah data kependudukan yang terancam musnah akibat system baik software maupun hardware-nya tidak dilakukan proses maintenance secara layak," pungkas Luqman Hakim.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini