Share

Presiden Jokowi: Payung Hukum Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 Perlu Disiapkan

Carlos Roy Fajarta, · Minggu 10 April 2022 19:13 WIB
https: img.okezone.com content 2022 04 10 337 2576514 presiden-jokowi-payung-hukum-pemilu-dan-pilkada-serentak-2024-perlu-disiapkan-O1QCqAUPyK.jpg Presiden Jokowi (Foto: Biro Pers Setpres)

JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh jajarannya di Kementerian dan Lembaga serta pelaksana Pemilu yakni KPU dan Bawaslu RI semakin memasifkan sosialisasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat memberikan pengantar dalam Rapat Persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 pada Minggu (10/4/2022) yang disiarkan akun YouTube Sekretariat Presiden.

"Agar segera dikejar payung hukum regulasi yang dibutuhkan untuk Pemilu dan Pilkada serentak 2024," ujar Joko Widodo.

Ia meminta kementerian terkait untuk secara intens membicarakan hal tersebut kepada legislatif.

"Menkopolhukam komunikasi intens dengan DPR dan KPU sehingga perencanaan program nya bisa lebih detail lagi, sehingga regulasi yang disusun tidak multitafsir dan menimbulkan perselisihan di lapangan," kata Joko Widodo.

Presiden Jokowi juga memerintahkan anak buahnya untuk semakin mensosialisasikan bahwa sudah sangat jelas pelaksanaan Pemilu Presiden dan Legislatif akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024.

"Sudah jelas pemilu dilaksanakan 14 Februari 2024, ini perlu dijelaskan jangan sampai nanti muncul spekulasi yang isunya beredar di masyarakat pemerintah tengah melakukan penundaan pemilu, atau spekulasi perpanjangan jabatan Presiden dan yang berhubungan dengan tiga periode," tegas Joko Widodo.

Kepada penyelenggara pemilu dan pilkada serentak 2024, Jokowi juga meminta untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat kapan akan dilaksanakan pelaksanaan pemilihan suara maupun awal tahapannya.

"Karena kita jelas sepakat Pemilu akan dilaksanakan Februari 2024 dan Pilkada serentak di November 2024. Dijelaskan sekalian tahapan Pemilu sudah dimulai di pertengahan Juni 2022, karena ketentuan UU nya 20 bulan sebelum pemungutan suara," pungkas Joko Widodo.

Baca Juga: Peringati Hari Lahir Pancasila, Pengawas KKP Lakukan Upacara Bawah Laut

(kha)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini