Share

Mendagri: Amandemen UUD 1945 Bukan Hal Tabu seperti Kitab Suci

Felldy Utama, iNews · Selasa 05 April 2022 23:31 WIB
https: img.okezone.com content 2022 04 05 337 2573900 mendagri-amandemen-uud-1945-bukan-hal-tabu-seperti-kitab-suci-Wm2sEQJjV4.jpg Mendagri Tito Karnavian (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan amandemen UUD 1945 bisa dilakukan kapan saja jika ada yang mengusulkan.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul adanya dukungan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan kepemimpinannya menjadi 3 periode.

Baca Juga: Istana Tegaskan Tak Ada Anggaran untuk Penundaan Pemilu 2024

Tito mengatakan, menyuarakan perpanjangan masa jabatan presiden bukan hal yang dilarang. Apalagi, perubahan konstitusi sudah dilakukan beberapa kali.

"UUD pernah diubah gak? kalau ada perubahan UUD apakah itu ada larangan? Saya mau tanya. UUD kita pernah diamandemen enggak? bukan yang tabu kan? yang tabu pembukaannya. Itu tabu. Kitab suci tabu," kata Tito di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/4/2022).

Mantan Kapolri ini menilai penyampaian deklarasi Jokowi tiga periode bentuk aspirasi Apdesi. Namun, ia kembali menegaskan soal sikap pemerintah yang masih berpegang pada keputusan Pemilu dilaksanakan 14 Februari 2024.

"Saya melihat lebih kepada aspirasi, tapi kalau saya, selama ini masalah pemilu, ya patokannya kita yang rapat terakhir di sini, di Komisi II, di situ kan ditentukan DPR oleh Komisi II, pemerintah oleh Mendagri, kemudian KPU Bawaslu DKPP dan terakhir kita menentukan Pemilu 14 Februari 2024 Pilkada 27 November 2024," ujarnya.

Tito menambahkan, Pemerintah juga tidak membahas perubahan jadwal Pemilu 2024. Sehingga pemerintah berpaku penyelenggaraan Pemilu 2024 tetap digelar.

"Sampai hari ini belum ada pembahasan lagi di sini, di pemerintahan juga belum ada bahasan, saya karena belum ada pembahasan yang kita pegang itu," pungkasnya.

Baca Juga:  Gibran dan Bobby Bertemu Ganjar, PDIP Pastikan Tak Bahas Pemilu 2024

Baca Juga: KKP Pastikan Proses Hukum Pelaku Perdagangan Sirip Hiu Ilegal di Sulawesi Tenggara

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini