Share

PB IDI Tegaskan Pemecatan Terawan Tak Berkaitan dengan Vaksin Nusantara

Felldy Utama, iNews · Senin 04 April 2022 21:00 WIB
https: img.okezone.com content 2022 04 04 337 2573197 pb-idi-tegaskan-pemecatan-terawan-tak-berkaitan-dengan-vaksin-nusantara-CfEKkRzF0h.jpg Terawan Agus Putranto (Foto : Okezone.com)

JAKARTA - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menegaskan bahwa rekomendasi pemberhentian mantan menteri kesehatan, Terawan Agus Putranto dalam keanggotaannya sebagai anggota IDI tidak berkaitan dengan produksi vaksin nusantara.

Hal itu ditegaskan oleh Ketua Umum PB IDI, Adib Khumaidi dalam forum rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/4/2022).

"Hal yang terkait dengan kasus beliau ini, Pak TAP (Terawan Agus Putranto) ini, tidak ada kaitannya dengan vaksin nusantara," kata Adib dalam paparannya.

Karena itu, dia berani menjamin tidak ada konspirasi dalam pemecatan tersebut. Apalagi, sampai harus dikait-kaitkan dengan produksi vaksin nusantara. Sebab, IDI tak mempersoalkan mengenai hal-hal seperti itu.

"Itu yang perlu kami sampaikan. Jadi itu yang mempertegas bahwa secara profesi dan secara organisasi kita tidak terlibat, dan memang tidak ada hal yang kaitannya terhadap vaksin nusantara terhadap pengambilan keputusan yang kemarin," ujarnya.

Adapun hasil keputusan rapat sidang khusus Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) sebagi berikut:

Pertama, meneruskan hasil keputusan rapat sidang khusus MKEK yang memutuskan pemberhentian secara permanen kepada erawan Agus Putranto, sebagai anggota IDI. Kedua, pemberhentian tersebut dilaksanakan PB IDI selambat-lambatnya 28 hari kerja. Ketiga, ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yassona H. Laoly mengusulkan izin praktik dokter menjadi domain negara. Ia pun mendorong revisi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Hal ini diungkapkan Yasonna menyusul adanya rekomendasi pemecatan terhadap mantan menteri kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto dari keanggotan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

"Jadi saya kan mengatakan pascakeputusan IDI itu saya kira perlulah izin praktik itu menjadi domain negara saja ketimbang dikasih kepada satu organisasi profesi," kata Yasonna di Gedung Nusantara III.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini