Share

Periksa Politikus Demokrat Jemmy Setiawan, KPK Telusuri Aliran Uang Bupati Nonaktif PPU

Arie Dwi Satrio, Okezone · Kamis 31 Maret 2022 10:18 WIB
https: img.okezone.com content 2022 03 31 337 2570756 periksa-politikus-demokrat-jemmy-setiawan-kpk-telusuri-aliran-uang-bupati-nonaktif-ppu-6mQdGTBi7x.jpg KPK (Foto: Okezone)

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Politikus Partai Demokrat, Jemmy Setiawan dalam kapasitasnya sebagai saksi. Jemmy diperiksa terkait kasus dugaan suap yang menyeret Bupati nonaktif Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Gafur Mas'ud (AGM).

Dari hasil pemeriksaan kemarin, penyidik mengonfirmasi Jemmy salah satunya terkait aliran uang dugaan suap Abdul Gafur Mas'ud. Diduga, banyak pihak yang kecipratan uang haram Abdul Gafur Mas'ud. Jemmy Setiawan diduga mengetahui aliran uang haram Abdul Gafur Mas'ud itu.

"Saksi dikonfirmasi pengetahuannya mengenai dugaan aliran sejumlah dana oleh tersangka AGM kepada pihak-pihak tertentu," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Kamis (31/3/2022).

Tak hanya soal aliran uang, penyidik juga mengonfirmasi Jemmy Setiawan terkait adanya dugaan pertemuan dengan Abdul Gafur Mas'ud. Jemmy dan Abdul Gafur diduga pernah bertemu dalam kaitannya dengan Musyawarah Daerah (Musda) Pengurus Partai Demokrat Kalimantan Timur.

"Saksi dikonfirmasi juga antara lain mengenai adanya pertemuan dengan tersangka AGM terkait kegiatan musyawarah daerah (musda) pengurus daerah Partai Demokrat Kalimantan Timur," terangnya.

Baca juga: Annas Maamun Jadi Tersangka KPK di Usia 81 Tahun, Layak Jalani Proses Hukum?

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati nonaktif Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, Abdul Gafur Mas'ud (AGM) sebagai tersangka. Abdul Gafur Mas'ud ditetapkan sebagai tersangka penerima suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa serta perizinan.

Baca juga: KPK Bantu Pulihkan Aset Pemkot Surabaya Senilai Rp1,5 Triliun dari Investor

KPK juga menetapkan lima tersangka lainnya dalam perkara ini. Mereka yakni pihak swasta Ahmad Zuhdi alias Yudi sebagai pihak pemberi suap. Kemudian, Plt Sekda Penajam Paser Utara, Muliadi; Kepala Dinas PURT Penajam Paser Utara, Edi Hasmoro.

Selanjutnya, Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jusman; serta Bendahara Umum (Bendum) DPC Partai Demokrat Balikpapan, Nur Afifah Balqis. Tiga pejabat Pemkab PPU dan satu pejabat Partai Demokrat tersebut ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama Abdul Gafur Mas'ud.

Dalam perkara ini, Abdul Gafur dan empat tersangka penerima suap lainnya diduga telah menerima uang terkait proyek pekerjaan Dinas PUTR dan Disdikpora PPU dengan nilai kontrak sekira Rp112 miliar. Proyek tersebut antara lain, proyek multiyears peningkatan jalan Sotek-Bukit Subur senilai Rp58 miliar dan pembangunan Gedung perpustakaan senilai Rp9,9 miliar.

Abdul Gafur selaku Bupati diduga memerintahkan tiga pejabat Pemkab PPU, Mulyadi; Edi Hasmoro; dan Jusman untuk mengumpulkan sejumlah uang dari para rekanan yang sudah mengerjakan beberapa proyek fisik di daerahnya. Salah satu rekanan yang memberikan uang dugaan suap kepada Abdul Gafur yakni, Yudi.

Baca juga: Annas Maamun Eks Gubernur Riau Kembali Jadi Tersangka KPK!

Selain itu, Abdul Gafur diduga juga menerima sejumlah uang atas penerbitan beberapa perizinan. Antara lain, terkait perizinan untuk HGU lahan sawit dan perizinan Bleach Plant (pemecah batu) pada Dinas PUTR Penajam Paser Utara.

Mulyadi; Edi Hasmoro; dan Jusman diduga adalah orang kepercayaan Abdul Gafur. Mereka dijadikan sebagai representasi Abdul Gafur dalam menerima maupun mengelola sejumlah uang dari berbagai proyek untuk. Uang yang dikumpulkan itu selanjutnya digunakan untuk keperluan Abdul Gafur.

Selain itu, Abdul Gafur diduga bersama Nur Afifah Balqis menerima dan menyimpan serta mengelola uang-uang yang diterimanya dari para rekanan didalam rekening bank milik Nur Afifah. Uang itu juga digunakan untuk keperluan Abdul Gafur. Di samping itu, Abdul Gafur juga diduga telah menerima uang tunai sejumlah Rp1 miliar dari Yudi yang mengerjakan proyek jalan dengan nilai kontrak Rp64 miliar.

Baca juga: Dijadikan Tersangka Annas Maamun Ajukan Praperadilan, KPK: Kami Hadapi!

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini