Share

KPK Bantu Pulihkan Aset Pemkot Surabaya Senilai Rp1,5 Triliun dari Investor

Arie Dwi Satrio, Okezone · Kamis 31 Maret 2022 06:25 WIB
https: img.okezone.com content 2022 03 31 337 2570680 kpk-bantu-pulihkan-aset-pemkot-surabaya-senilai-rp1-5-triliun-dari-investor-DYfom6RJ7P.jpg Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Bahtiar Ujang Purnama. (Dok KPK)

JAKARTA - Tim Koordinasi Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan membantu Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya pulihkan aset daerah senilai Rp1,56 triliun. KPK membantu Pemkot Surabaya menyelamatkan aset Pasar Turi dari penguasaan investor.

KPK bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya berhasil merebut Pasar Turi dari penguasaan perusahaan swasta yang sudah mengelola pasar itu selama tiga tahun terakhir. Aset daerah senilai Rp1,56 triliun itu resmi dibuka kembali untuk para pedagang dan masyarakat umum.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Bahtiar Ujang Purnama menjelaskan, sebelumnya ada sengketa antara perusahaan swasta selaku investor sekaligus Pengelola Pasar Turi dengan Pemkot Surabaya. Hal itu berhasil diselesaikan hingga kini dibuka kembali untuk kepentingan masyarakat dan pedagang.

"Kami senang upaya pendampingan KPK bisa bermanfaat untuk mengotipmalkan kontribusi Pasar Turi terhadap perekonomian Kota Surabaya. Karena metode pemberantasan korupsi itu salah satunya adalah pencegahan melalui pemulihan aset milik daerah ataupun aset negara," kata Bahtiar melalui keterangan resminya, Kamis (31/3/2022).

Tim Koordinasi dan Supervisi KPK hadir langsung dalam pembukaan Pasar Turi Baru pada Rabu (30/3/2022). Bahtiar menjelaskan, jika ada pihak yang merasa bingung dengan keberadaan KPK di pembukaan Pasar Turi Baru, ini adalah bukti kerja KPK dalam upaya pencegahan korupsi.

"KPK tidak hanya penindakan dengan OTT dan menghukum koruptor. Kegiatan yang kami lakukan di Pasar Turi ini sifatnya soft. Kita dampingi Pemkot Surabaya, berkoordinasi dengan Kejaksaan dan Forkopimda. Karena kalau Pasar Turi mati, Pemkot Surabaya kehilangan sebagian pendapatannya," tuturnya.

Baca Juga: KKP Pastikan Proses Hukum Pelaku Perdagangan Sirip Hiu Ilegal di Sulawesi Tenggara

KPK mengapresiasi Pemkot Surabaya dan investor Pasar Turi yang sudah mau membangun komunikasi hingga ada penyelesaian dalam permasalahan ini. Sehingga, saat ini Pasar Turi bisa beroperasi kembali untuk menggerakkan roda-roda perekenomian Kota Surabaya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari KPK, polemik pengelolaan Pasar Turi Baru sudah dimulai sejak 2007 saat terjadinya kebakaran hebat. Pada 13 Februari 2012, Pemkot Surabaya menunjuk PT Gala Bumiperkasa untuk membangun kembali dan mengelola Pasar Turi, lewat skema bangun-guna-serah.

Namun, pada 1 April 2016, Pemkot Surabaya menggugat perusahaan itu karena PT Gala Bumiperkasa dianggap mencederai kesepakatan atau janji. Kesepakatan itu adalah menjual stand atau lapak pedagang dengan hak milik atas satuan rumah susun/strata title.

Proses sengketa berlanjut selama bertahun-tahun, hingga pada 2019, KPK dan Kejari Surabaya melakukan pendampingan. Melalui serangkaian diplomasi dan koordinasi, pihak Pemkot dan investor kemudian sepakat untuk mengakhiri sengketa serta bersama-sama mengelola Pasar Turi.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini