Share

Bupati Nonaktif Penajam Paser Utara Diduga Pungut Uang dari Perizinan Usaha Retail

Arie Dwi Satrio, Okezone · Selasa 29 Maret 2022 15:31 WIB
https: img.okezone.com content 2022 03 29 337 2569770 bupati-nonaktif-penajam-paser-utara-diduga-pungut-uang-dari-perizinan-usaha-retail-hFJum79aDA.jpg Gedung KPK. (Ilustrasi/Dok Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga, Bupati nonaktif Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Gafur Mas'ud (AGM), kerap mengambil uang terkait pengurusan izin usaha retail. Abdul Gafur diduga memungut uang dari para pengusaha yang ingin mengurus perizinan untuk membangun usaha retail di daerah Penajam Paser Utara.

Hal itu terungkap setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi yakni Biro Jasa CV Barokah Putra Perkasa, Sarifudin alias Udin; Staf Legal PT Indomarco Prismatama Samarinda, Hatta. Kemudian, Kuasa PT Midi Utama Indonesia, Juni Muksin; License Manager PT Utama Indonesia Cabang Samarinda, Nurkholis; seorang Sopir, Alfin; serta Direktur PT Bara Widya Utama, Aat Prawira.

"Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan adanya aliran sejumlah uang untuk tersangka AGM sebagai pungutan atas persetujuan perizinan usaha retail," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Selasa (29/3/2022).

Sementara itu, terdapat sejumlah saksi yang tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan KPK. Para saksi tersebut adalah A Yora selaku Karyawan PT Prima Surya Silica; Muchtar selaku Karyawan Peminjam Bendera CV Tahrea Karya Utama; dan Andi Syarifuddin selaku Direktur Utama PT Handaitolan Babussalam Hartisyarifuddin.

"Para saksi tidak hadir dan mengonfirmasi untuk dilakukan penjadwalan ulang," kata Ali.

Sementara Bisyri Mustofa selaku Direktur PT BM Energy Inti; Abdullah Santoso selaku PT Borneo Sumber Mineral; dan Muh Stasiun selaku PT Kaltim Naga 99, mangkir serta tidak mengonfirmasi alasan ketidakhadirannya. KPK bakal menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.

"KPK mengingatkan untuk kooperatif hadir pada jadwal pemeriksaan selanjutnya dan surat panggilan akan segera dikirimkan kembali oleh tim penyidik," tuturnya.

Sejauh ini, KPK telah menetapkan Bupati nonaktif Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, Abdul Gafur Mas'ud (AGM) sebagai tersangka. Abdul Gafur Mas'ud ditetapkan sebagai tersangka penerima suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa serta perizinan.

KPK juga menetapkan lima tersangka lainnya dalam perkara ini. Mereka adalah pihak swasta Ahmad Zuhdi alias Yudi sebagai pihak pemberi suap. Kemudian, Plt Sekda Penajam Paser Utara, Muliadi; Kepala Dinas PURT Penajam Paser Utara, Edi Hasmoro.

Selanjutnya, Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jusman; serta Bendahara Umum (Bendum) DPC Partai Demokrat Balikpapan, Nur Afifah Balqis. Tiga pejabat Pemkab PPU dan satu pejabat Partai Demokrat tersebut ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama Abdul Gafur Mas'ud.

Dalam perkara ini, Abdul Gafur dan empat tersangka penerima suap lainnya diduga telah menerima uang terkait proyek pekerjaan Dinas PUTR dan Disdikpora PPU dengan nilai kontrak sekira Rp112 miliar. Proyek tersebut antara lain, proyek multiyears peningkatan jalan Sotek-Bukit Subur senilai Rp58 miliar dan pembangunan Gedung perpustakaan senilai Rp9,9 miliar.

Abdul Gafur selaku Bupati diduga memerintahkan tiga pejabat Pemkab PPU, Mulyadi; Edi Hasmoro; dan Jusman untuk mengumpulkan sejumlah uang dari para rekanan yang sudah mengerjakan beberapa proyek fisik di daerahnya. Salah satu rekanan yang memberikan uang dugaan suap kepada Abdul Gafur yakni, Yudi.

Selain itu, Abdul Gafur diduga juga menerima sejumlah uang atas penerbitan beberapa perizinan. Antara lain, terkait perizinan untuk HGU lahan sawit dan perizinan Bleach Plant (pemecah batu) pada Dinas PUTR Penajam Paser Utara.

Mulyadi; Edi Hasmoro; dan Jusman diduga adalah orang kepercayaan Abdul Gafur. Mereka dijadikan sebagai representasi Abdul Gafur dalam menerima maupun mengelola sejumlah uang dari berbagai proyek untuk. Uang yang dikumpulkan itu selanjutnya digunakan untuk keperluan Abdul Gafur.

Selain itu, Abdul Gafur diduga bersama Nur Afifah Balqis menerima dan menyimpan serta mengelola uang-uang yang diterimanya dari para rekanan didalam rekening bank milik Nur Afifah. Uang itu juga digunakan untuk keperluan Abdul Gafur. Di samping itu, Abdul Gafur juga diduga telah menerima uang tunai sejumlah Rp1 miliar dari Yudi yang mengerjakan proyek jalan dengan nilai kontrak Rp64 miliar.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini