Share

Kasus Dugaan Korupsi Proyek Krakatau Steel, Kejagung Periksa 4 Pejabat

Dimas Choirul, MNC Media · Rabu 23 Maret 2022 19:13 WIB
https: img.okezone.com content 2022 03 23 337 2566708 kasus-dugaan-korupsi-proyek-krakatau-steel-kejagung-periksa-4-pejabat-SMpERoCMFK.jpg Krakatau Steel/ Foto: Okezone

JAKARTA - Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung memeriksa empat orang saksi terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan pabrik Blast Furnace oleh PT Krakatau Steel pada tahun 2011.

 (Baca juga: Sosok Dirut Krakatau Steel yang Diusir DPR, Punya Harta Rp189 Miliar)

Keempatnya adalah FP selaku Direktur Operasional I pada PT Krakatau Engineering sejak 2010 -2017,ASH selaku Pensiunan BUMN (Direktur Keuangan PT Krakatau Engineering sejak Juni 2014 - Juni 2015), AA selaku Karyawan BUMN (Mantan Direktur Operasional II PT Krakatau Engineering) dan H selaku General Manager BFC PT Krakatau Steel sejak 27 Juli 2012 - 22 Agustus 2013.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan untuk melengkapi pemberkasan dalam Perkara dugaan tindak pidana pada proyek pembangunan pabrik Blast Furnace oleh PT Krakatau Steel pada tahun 2011," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Rabu (23/3/2022).

Seperti diketahui, Kejagung resmi menaikkan status perkara dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan pabrik blast furnace oleh PT Krakatau Steel (Persero) menjadi penyidikan. Keputusan ini dilakukan seiring dengan terbitnya Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jampidsus Nomor: Print-14/F.2/Fd.2/03/2022 tertanggal 16 Maret.

Kejagung mengendus adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan pabrik blast furnance oleh PT Krakatau Steel (persero) selama kurun 2011 hingga 2019. Proyek yang telah mengeluarkan anggaran triliunan rupiah mangkrak tersebut tak dapat beroperasi.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut, penyebabnya pabrik blast furnance yang dibangun perusahaan pelat merah tersebut sampai saat ini mangkrak. Padahal, uang negara yang telah digelontorkan mencapai triliunan rupiah.

"Pekerjaan (pembangunan pabrik) sampai saat ini belum diserahterimakan dengan kondisi tidak dapat beroperasi," kata Burhanuddin di Kompleks Kejagung, Jakarta.

Menurut Jaksa Agung, pembangunan pabrik itu sebenarnya bertujuan memajukan industri baja dalam negeri. Kendati demikian, pembangunannya menggunakan bahan bakar batubara yang biaya produksinya lebih murah ketimbang gas.

Baca Juga: Dukung Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Morowali Hibahkan Tanah ke KKP

"Peristiwa pidana itu dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Dan sampai saat ini mangkrak, tidak bisa digunakan," sambungnya.

Proyek pembangunannya dilaksanakan oleh konsorsium MCC CERI dan PT Krakatau Engineering. Adapun dari nilai kontrak setelah mengalami perubahan sebesar Rp6,921 triliun, telah dibayar ke pemenang lelang sejumlah Rp5,351 triliun. Dalam mengusut perkara ini, Kejagung juga sudah berkoordinasi dengan ahli dari PPATK, LKPP, dan ahli teknis terkait pekerjaan.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini