Share

DPR Harap Menag Upayakan Kuota Haji Normal 221.000 Jamaah

Kiswondari, Sindonews · Rabu 23 Maret 2022 10:09 WIB
https: img.okezone.com content 2022 03 23 337 2566280 dpr-harap-menag-upayakan-kuota-haji-normal-221-000-jamaah-RavqfW6yRP.jpg Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan (foto: dok MNC Portal Indonesia)

JAKARTA - Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas telah mendapatkan kepastian dari Kerajaan Arab Saudi terkait pemberangkatan haji 2022 M/1443 H, saat bertemu dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al-Rabiah beberapa waktu yang lalu. Namun, belum ada kejelasan terkait kuota yang diperoleh Indonesia.

Untuk itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily meminta agar Menag dapat memastikan jumlah kuota haji yang akan didapat Indonesia pada tahun ini.

"Setidaknya mendapatkan kabar tersebut cukup melegakan hati umat Islam, khususnya muslim Indonesia. Yang perlu dipastikan kabar lebih lanjut adalah tentang berapa kuota yang akan diberikan kepada Indonesia," kata Ace dalam keterangannya, Rabu (23/3/2022).

BACA JUGA:Komnas: Usulan BPIH soal Biaya Haji Sebesar Rp42 Juta jadi Rekor Tertinggi 

Menurut politikus Partai Golkar ini, Komisi VIII DPR RI sangat berharap kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk segera mengumumkan peraturan Pemerintah Arab Saudi yang mengatur penyelenggaraan haji (taklimatul hajj). Sehingga ada kepastian bagi jamaah haji dari luar Saudi.

Pihaknya juga berharap Indonesia bisa mendapatkan kuota normal yakni 221.000 jamaah, apalagi sudah 2 tahun tidak ada pemberangkatan haji.

 BACA JUGA:Arab Saudi Hapus Tes PCR dan Karantina Jamaah Haji Luar Negeri

"Kami juga berharap bahwa pemerintah Arab Saudi memberikan kuota normal sebesar 221.000 jamaah Haji Indonesia atau kuota penuh sehingga dapat mempercepat daftar antrean yang tertunda keberangkatan selama dua tahun ini," ujarnya

Selain itu, dia menambahkan, Komisi VIII juga meminta kepada Menag Yaqut untuk terus melakukan pembicaraan dengan pihak Arab Saudi tentang kepastian penyelenggaraan haji dan kuota yang diberikan.

"Hal ini perlu pembicaraan diplomatik secara intensif dengan pihak yang berwenang menentukan jumlah kuota tersebut," tandas Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat ini.

(wal)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini