Share

Napoleon dan M Kece Sudah Damai, Pengacara Protes Digelarnya Sidang Dakwaan

Ari Sandita Murti, Sindonews · Kamis 17 Maret 2022 14:23 WIB
https: img.okezone.com content 2022 03 17 337 2563240 napoleon-dan-m-kece-sudah-damai-pengacara-protes-digelarnya-sidang-dakwaan-sKujP0UWly.jpg Napoleon Bonaparte (Foto : Okezone.com)

JAKARTA - Selaku pengacara Irjen Napoleon Bonaparte, terdakwa dugaan kasus penganiayaan terhadap M Kece, Eggy Sudjana memprotes majelis hakim atas digelarnya sidang secara virtual. Majelis hakim menunda sidang dengan agenda pembacaan tuntutan terhadap Napoleon pekan depan.

Protes itu dialayangkan sesaat sebelum Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan surat dakwaannya pada terdakwa Napoleon. Tim pengacara terdakwa melayangkan protes lantaran sudah ada surat perdamian antara Napoleon dan M Kece.

Selian itu, tim pengacara juga meminta agar Napoleon dihadirkan secara langsung di persidangan, yang mana menjadi hak terdakwa saat diadili, apalagi Napoleon juga menghendaki sidang digelar secara offline.

"Saya akan protes keras dengan jaksa dalam perspektif bukan soal waktu, tapi dari sisi adanya surat perdamaian antara Pak Jenderal Napolean dengan M. Kece," ujar pengacara terdakwa, Eggy Sudjana di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (17/3/2022).

Eggy juga melayangkan protes, persidangan dugaan kasus penganiayaan itu seharusnya tak digelar atau tak disidangkan. Pasalnya, pengacara menilai sudah ada kata damai diantara kliennya dengan M Kece, yang dibuktikan dengan sepucuk surat tulisan tangan M Kece.

"Seharusnya tidak ada sidang ini gtu lho. Kenapa ada sidang ini, mereka sudah sepakat kok untuk berdamai," katanya.

Eggy menambahkan, hukum tertinggi itu kesepakatan sehingga JPU dinilai telah membuat kelalaian yang berat dengan menyidangkan kliennya. JPU dinilai telah menghilangkan fakta hukum dengan mengabaikan surat perdamaian tersebut.

Baca Juga: Peringati Hari Lahir Pancasila, Pengawas KKP Lakukan Upacara Bawah Laut

"Karena itu yang mulia, ini juga harus menganut kepada azas murah sederhana cepat, itu kita sepakati, kenapa yang tidak perlu di sidang di sidangkan. Dalam perspektif hukum ini satu penyelundupan fakta hukum, bayangkan fakta hukum dihilangkan, bagaimana nanti keputudan hakim, sesat nanti hakim," katanya.

Lantas terjadi perdebatan diantara tim pengacara hukum, JPU, dan hakim. Hingga akhirnya majelis hakim menetapkan sidang ditunda Kamis, 24 Maret 2022 mendatang dengan agenda masih pembacaan dakwaan terhadap terdakwa oleh JPU, hanya saja sidang digelar secara offline atau terdakwa harus hadir secara langsung.

"Terpenting nomor satu, kita berlangsung dengan lancar itu esensi daripada persidangan ini," kata Ketua majelis hakim, Djuyamto.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini