Share

Daftar Kode Pelat Nomor Kendaraan untuk Pejabat Negara

Tim Okezone, Okezone · Kamis 17 Maret 2022 04:32 WIB
https: img.okezone.com content 2022 03 17 337 2562923 daftar-kode-pelat-nomor-kendaraan-untuk-pejabat-negara-zSEBIBchiO.jpg Pelat nomor kendaraan pejabat negara. (MNC Portal)

JAKARTA - Pejabat negara memiliki pelat nomor kendaraan khusus, berbeda dengan kendaraan lainnya. Presiden, Menteri, hingga kepala Kementerian dan Lembaga memiliki pelat nomor khusus.

Pelat nomor khusus untuk pejabat ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 6. Dalam peraturan itu disebutkan, kendaraan bermotor yang dapat diberikan nomor registrasi dengan alokasi angka khusus atau tanpa huruf seri adalah kendaraan dinas pemerintah.

Presiden Jokowi sebagai kepala pemerintahan memiliki pelat nomor khusus yakni RI 1. Sementara Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin memiliki kode pelat kendaraan RI 2.

Berikut daftar nomor kendaraan pejabat negara di Indonesia:

RI 1 : Presiden Republik Indonesia

- RI 2 : Wakil Presiden Republik Indonesia

- RI 3 : Istri Presiden

- RI 4 : Istri Wakil Presiden

- RI 5 : Ketua MPR

- RI 6 : Ketua DPR

- RI 7 : Ketua DPD

- RI 8 : Ketua MA

- RI 9 : Ketua MK

- RI 10 : Ketua BPK

- RI 11 : Ketua KY (dulu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan)

- RI 12 : Gubernur BI (dulu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian)

- RI 13 : Otoritas Jasa Keuangan (dulu Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat)

- RI 14 : Kementerian Sekretariat Negara (dulu Menteri Sekretaris Negara)

- RI 15 : Menko Politik, Hukum, dan Keamanan (dulu Sekretaris Kabinet)

- RI 16: Menko Perekonomian (dulu Menteri Dalam Negeri)

- RI 17: Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (dulu Menteri Luar Negeri)

- RI 18 : Menko Kemaritiman dan Investasi (dulu Menteri Pertahanan)

- RI 19 : belum tersedia informasi (dulu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia)

- RI 20 : Kementerian Dalam Negeri (dulu Menteri Keuangan)

- RI 21 : Kementerian Luar Negeri (dulu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral)

- RI 22 : Kementerian Pertahanan (dulu Menteri Perindustrian)

- RI 23 : Kementerian Agama (dulu Menteri Perdagangan)

- RI 24 : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dulu Menteri Pertanian)

- RI 25 : Kementerian Keuangan (dulu Menteri Kehutanan)

- RI 26 : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (dulu Menteri Perhubungan)

- RI 27 : Kementerian Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN)(dulu Menteri Kelautan dan Perikanan)

- RI 28 : Kementerian Kesehatan (dulu Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi)

- RI 29 : Kementerian Sosial (dulu Menteri Pekerjaan Umum)

- RI 30 : Kementerian Ketenagakerjaan (dulu Menteri Kesehatan)

- RI 31 : Kementerian Perindustrian (dulu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)- RI 32 : Kementerian Perdagangan (dulu Menteri Sosial)

- RI 33 : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (dulu Menteri Agama)

- RI 34 : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (dulu Menteri Kebudayaan dan Pariwisata)

- RI 35 : Kementerian Perhubungan (dulu Menteri Komunikasi dan Informatika)

- RI 36 : Kementerian Komunikasi dan Informatika (dulu Menteri Negara Riset dan Teknologi)

- RI 37 : Kementerian Pertanian (dulu Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah)

- RI 38 : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (dulu Menteri Negara Lingkungan Hidup)

- RI 39 : Kementerian Kelautan dan Perikanan (dulu Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan)

- RI 40 : Kementerian Desa, Pembangunan Tertinggal, dan Transmigrasi (dulu Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara)

- RI 41 : Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (dulu Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal)

- RI 42 : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

 BACA JUGA:Polri Wacanakan Pemasangan Cip Pelat Nomor Kendaraan pada 2023

Selain itu, ada pula pelat nomor kendaraan untuk pejabat di jajaran TNI, Polri dan pemerintahan. Kode huruf pada pelat nomor khusus ini berada di belakang. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus dan Rahasia Bagi Kendaraan Bermotor Dinas.

- RFS : Reformasi Sekretariat Negara,

- RFP : Reformasi Polisi,

- RFD : Reformasi Darat,

- RFL : Reformasi Laut,

- RFU : Reformasi Udara.

Selain itu, para pejabat setara eselon 2 atau di bawahnya di kementerian juga memiliki kode pelat nomor kendaraan khusus, yaitu RFO, RFH, dan RFQ.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini