Share

Lindungi PMI, Moeldoko Ingin Prosedur Keberangkatan dan Penempatan Dipangkas

Antara, · Selasa 15 Maret 2022 21:25 WIB
https: img.okezone.com content 2022 03 15 337 2562215 lindungi-pmi-moeldoko-ingin-prosedur-keberangkatan-dan-penempatan-dipangkas-NBj3UKWN92.jpg Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA - Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan perlu penyederhanaan prosedur penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Hal itu dilakukan sebagai upaya meminimalkan praktik penempatan secara non-prosedural.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, hal tersebut disebabkan oleh banyaknya PMI yang bekerja di luar negeri melalui jalur tidak resmi atau non-prosedural. Sehingga menyulitkan pemerintah untuk memberikan perlindungan optimal.

"Perlu dilakukan penyederhanaan prosedur penempatan PMI, sehingga bisa menekan praktik penempatan PMI non-prosedural. Misalnya, tahap pelatihan harus fokus dengan skill yang dibutuhkan oleh pengguna saja. Jadi, kita harus pangkas prosedur yang panjang, rumit, dan tidak perlu," kata Moeldoko, seperti dikutip dari Antara, Selasa (15/3/2022).

Baca Juga:  Polisi Tangkap Pelaku Pengiriman PMI Ilegal ke Malaysia

Permasalahan tersebut menjadi salah isu utama yang direspons KSP, dengan menginisiasi pembentukan kebijakan komprehensif yang menekan praktik penempatan PMI secara non-prosedural.

Selain itu, KSP juga merekomendasikan perbaikan prosedur penerbitan paspor yang lebih ketat dan termonitor, sehingga tidak disalahgunakan untuk keperluan bekerja di luar negeri secara tidak resmi.

"Upaya peningkatan perlindungan bagi PMI di luar negeri adalah salah satu perhatian utama Presiden (Joko Widodo). Oleh karenanya, KSP akan terus mengawal isu ini dan membenahi permasalahan dari hulunya hingga menyiapkan pendampingan PMI secara optimal," katanya.

Baca Juga:  4 Kisah Pilu TKI : Tak Digaji, Disiksa, hingga Meninggal di Perantauan

Baca Juga: KKP Pastikan Proses Hukum Pelaku Perdagangan Sirip Hiu Ilegal di Sulawesi Tenggara

Sebagai contoh, Singapura menjadi salah satu negara tujuan kerja PMI melalui jalur non-prosedural. Proses mendapatkan izin bekerja di Singapura yang relatif mudah kerap disalahgunakan oleh para calo untuk merekrut dan menempatkan PMI secara tidak resmi.

Jumlah PMI di Singapura pun tidak diketahui secara persis karena praktik penempatan PMI jalur non-prosedural sulit terdata. Hal itu menjadi faktor yang menyulitkan Pemerintah dalam menjamin perlindungan PMI di Singapura.

Data dari KBRI Singapura menyebutkan sebanyak 75 persen dari total PMI, yang melarikan diri dari majikan dan ditangani oleh pihak KBRI, adalah PMI dengan penempatan non-prosedural.

Sebanyak 86 persen di antaranya mengaku mengalami ketidakharmonisan dengan majikan karena miskomunikasi yang disebabkan oleh keterbatasan penguasaan bahasa.

Selain itu, ekspektasi majikan yang terlalu tinggi kepada PMI juga menyebabkan hubungan tidak baik karena keterampilan kerja PMI belum memadai.

PMI non-prosedural juga rentan dengan tindak kekerasan dan eksploitasi dari majikan. Data menunjukkan sebanyak tiga persen PMI non-prosedural di Singapura tidak mendapatkan upah bekerja dari majikan.

Moeldoko pun meminta tindak lanjut rapat koordinasi bersama Kementerian Luar Negeri, Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk membahas upaya pemangkasan prosedur penempatan PMI.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini