Share

Mendagri Tito Minta Kepala Daerah Berdayakan PKK

Antara, · Rabu 09 Maret 2022 07:54 WIB
https: img.okezone.com content 2022 03 09 337 2558571 mendagri-tito-minta-kepala-daerah-berdayakan-pkk-ydFoe6UIcH.jpg Mendagri Tito Karnavian/ dok Puspen Kemendagri

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mendukung keberadaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Oleh karena itu, dia meminta kepala daerah dapat memberdayakannya. Karena kata dia, PKK merupakan mesin besar yang mampu bekerja hingga menjangkau keluarga sebagai komunitas terkecil dalam sistem kemasyarakatan.

(Baca juga: Mendagri Tito Karnavian: Hindari Tindakan yang Dapat Jatuhkan Nama Baik!)

"PKK merupakan mesin sosial yang sangat ekstensif sampai ke satuan terkecil yaitu keluarga," ujar Tito pada puncak acara peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-50 yang berlangsung secara luring dan daring dari Aula Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Tanjungpinang.

"Tidak banyak negara yang memiliki sistem yang bisa mencakup sampai basis terkecil (keluarga)," sambung mantan Kapolri tersebut.

Mantan Kepala BNPT ini menjelaskan, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dapat memberdayakan PKK melalui berbagai langkah. Misalnya dengan memberikan hibah untuk mendukung program PKK.

"Selain itu, pemda dapat melibatkan program PKK ke dalam kegiatan yang dimiliki oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Misalnya dilibatkan dalam kegiatan di bidang kesehatan, pendidikan, penanganan kemiskinan, atau penanganan stunting," jelasnya.

Pelibatan program itu dilakukan sejak perencanaan penganggaran yang dilakukan pemda. Mendagri mengaku telah memerintahkan Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) dan Pelaksana Harian (Plh.) Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) agar saat mereview Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat melihat apakah ada program yang melibatkan PKK.

"Karena ibu-ibu ini mau bergerak sebetulnya, dan mesin mereka luar biasa," ucap Mendagri.

Upaya lainnya, lanjut Mendagri, pemda dapat mendorong para perusahaan agar memberikan dana corporate social responsibility (CSR) atau bekerja sama dengan PKK dalam mendukung berbagai program kegiatan. Kepala daerah memiliki kekuatan agar perusahaan dapat memberikan dukungan tersebut.

Mendagri menekankan, tanpa adanya berbagai dukungan pemda tersebut, keberadaan PKK menjadi tak maksimal. Ia menyadari telah banyak daerah yang bergerak mendukung PKK. Mendagri pun berharap, gelaran peringatan HKG PKK ke-50 tersebut dapat menjadi momentum bagi semua pihak terutama kepala daerah untuk semakin mendukung dan memberdayakan keberadaan PKK.

"Dengan potensi itu, PKK menjadi mitra strategis pemerintah dalam mempercepat program pembangunan. Saat ini, PKK telah banyak mendukung program pembangunan di bidang sandang, ketahanan pangan, percepatan vaksinasi, penerapan protokol kesehatan, dan sebagainya," ungkap Tito.

Sementara itu, Ketua TP PKK, Tri Tito Karnavian, mengungkapkan momentum peringatan HKG PKK kali ini diharapkan dapat memberikan dampak dalam meningkatkan kualitas dan taraf hidup keluarga-keluarga di seluruh pelosok Nusantara.

"Kami artikan, bahwa PKK memang hadir untuk berbakti bagi bangsa dan negara dengan cara mendukung program dan kebijakan pemerintah, serta ikut berbagi untuk ikut meningkatkan kualitas dan taraf hidup keluarga-keluarga di seluruh pelosok Nusantara untuk mencapai Indonesia maju," tutur Tri.

Pada puncak peringatan HKG PKK Ke-50 ini, dilakukan launching aplikasi SIAP PANDU PKK Kepri (Sistem Aplikasi Pos Pelayanan Terpadu), dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis dokumen kependudukan oleh Ketua Umum TP PKK, penandatanganan MoU antara TP PKK Provinsi Kepri dengan OPD/instansi mitra terkait, juga penandatanganan MoU antara TP PKK Pusat dengan BNN RI.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini