Share

Soal Keppres Serangan Umum 1 Maret, Fadli Zon : Peran Soeharto Sangat Besar

Tim Okezone, Okezone · Kamis 03 Maret 2022 16:12 WIB
https: img.okezone.com content 2022 03 03 337 2555838 soal-keppres-serangan-umum-1-maret-fadli-zon-peran-soeharto-sangat-besar-Qf5kQlpTb6.jpg Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon angkat bicara terkait Keputusan Presiden Republik Indonesia Serangan Umum 1 Maret 1949 yang tidak mencantumkan nama Mantan Presiden Soeharto.

Fadli Zon mengatakan, peran Soeharto besar dalam peristiwa tersebut.

"Pak Harto orang kepercayaan Jenderal Sudirman. Perannya dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 sangat besar dan vital," cuit Fadli Zon dalam akun medsosnya, Kamis (3/3/2022).

Dirinya juga menyebut banyak yang lupa terkait peristiwa itu. Saat itu, kata Fadli Zon, Indonesia berada di bawah Pemerintah Darurat RI yang dipimpin oleh Sjafroeddin Prawiranegara.

"Waktu itu negara di tangan Pemerintah Darurat RI (PDRI) di bawah Sjafroeddin Prawiranegara dengan Ibu Kota di Bukittinggi," kata Fadli Zon.

Peristiwa 1 Maret, sambungnya. strategi yang menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia masih ada ketika itu. Karena itu, Fadli Zon meminta agar pemerintah mengoreksi Keppres yang sudah diteken Presiden Jokowi tersebut.

"Keppres itu harus dikoreksi. Setneg harusnya lebih cermat dalam memberi masukan kepada Presiden. Jelas besar sekali peran Pak Harto (Soeharto) sebagai pelaksana Serangan Umum 1 Maret. Meskipun ide dari Sri Sultan HB IX," kata Fadli Zon.

Karena waktu itu, Fadli Zon mengatakan, masa Pemerintahan Darurat RI (PDRI) menempatkan ibu kota di Bukittinggi. Soekarno-Hatta pun ditawan di Menumbing, Bangka. "Jadi kekuasaan negara di bawah Mr Sjafroeddin Prawiranegara. Pak Dirman (Jenderal Soedirman) tunduk pada PDRI. Pak Harto adalah orang kepercayaan Pak Dirman," ujarnya.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD sebelumnya telah membantah bahwa Keputusan Presiden (keppres) serangan umum 1 Maret 1949 menghilangkan nama Presiden Soeharto di dalamnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengklarifikasi melalui cuitan media sosial Twitter dengan mencantumkan artikel berita online guna menepis isu tersebut.

Mahfud menjelaskan keppres tersebut bukanlah buku sejarah. Tetapi, dirinya menilai hal itu merupakan penetapan atas satu titik momen bersejarah bagi bangsa Indonesia.

"Berita ini tak tepat (penghapusan nama Presiden Soeharto). Keppres tersebut bukan buku sejarah tapi penetapan atas satu titik krusial sejarah. Kepres tersebut tidak menghilangkan nama Soeharto dan lainnya dalam SU 1 Maret 1949," katanya menegaskan dalam akun Twitter @mohmahfudmd, Kamis (3/3/2022).

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini