Share

KPK Dalami Perintah Sepihak Rahmat Effendi Tentukan Lahan Proyek

Antara, · Rabu 23 Februari 2022 21:16 WIB
https: img.okezone.com content 2022 02 23 337 2552090 kpk-dalami-perintah-sepihak-rahmat-effendi-tentukan-lahan-proyek-kT9BrUX7Lv.jpg Rahmat Effendi/ Antara

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami berbagai tindak pidana korupsi Wali Kota nonaktif Bekasi, Rahmat Effendi (RE) melalui pemeriksaan sejumlah saksi.

 (Baca juga: KPK Duga Rahmat Effendi Kerap Bertindak Otoriter Atur Proyek di Bekasi)

Salah satu yang didalami penyidik, terkait perintah sepihak Rahmat Effendi dalam pengadaan lahan di Bekasi.

Dugaan kesewenang-wenangan Rahmat Effendi dalam pengadaan lahan di Bekasi itu didalami penyidik lewat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Bekasi, Reny Hendrawati. Reny diduga mengetahui soal proses pengadaan lahan di Bekasi yang diduga atas perintah sepihak Rahmat Effendi.

"Reny Hendrawati (Sekda Pemkot Bekasi), yang bersangkutan hadir dan masih terus didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan proses pelaksanaan pengadaan lahan yang diduga atas perintah sepihak tersangka RE," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Rabu (23/2/2022).

Penyidik juga sedang menelusuri sejumlah lahan yang ditentukan oleh Rahmat Effendi untuk menggarap proyek. Hal itu ditelusuri penyidik lewat dua pegawai Pertanahan pada Dinas Perkimtan Pemkot Bekasi, Heryanto Suparjan dan Usman, serta Kepala Bagian Keuangan PDAM Tirta Bekasi, Joni Purwanto.

"Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan penentuan lahan untuk lokasi beberapa proyek di Pemkot Bekasi yang diduga ditentukan sepihak oleh tersangka RE," pungkasnya.

Baca Juga: Dukung Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Morowali Hibahkan Tanah ke KKP

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi sebagai tersangka. Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi. Effendi ditetapkan sebagai tersangka bersama delapan orang lainnya.

Empat dari delapan tersangka lainnya merupakan tersangka penerima suap bersama-sama Rahmat Effendi. Mereka yakni, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, M Buyamin; Lurah Kati Sari, Mulyadi; Camat Jatisampurna, Wahyudin; serta Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertahanan Kota Bekasi, Jumhana Lutfi.

Sementara empat tersangka lainnya merupakan pihak pemberi suap. Mereka yakni, Direktur PT MAM Energindo, Ali Amril; pihak swasta Lai Bui Min; Direktur Kota Bintang Rayatri, Suryadi; serta Camat Rawalumbu, Saifudin.

Dalam perkara ini, Bang Pepen diduga telah menerima uang dengan nilai total sebesar Rp7,1 miliar terkait proyek ganti rugi pembebasan lahan di Kota Bekasi. Adapun, sejumlah proyek tersebut yakni terkait ganti rugi pembebasan lahan sekolah di wilayah Rawalumbu senilai Rp21,8 miliar.

Kemudian, pembebasan lahan Polder 202 senilai Rp25,8 miliar. Selanjutnya, proyek pembebasan lahan Polder Air Kranji senilai Rp21,8 miliar; serta proyek pembangunan gedung tekhnis bersama senilai Rp15 miliar. Bang Pepen diduga meminta komitmen fee kepada para pihak yang lahannya akan diganti rugi untuk proyek pengadaan barang dan jasa.

Rahmat Effendi disebut meminta uang ke para pemilik lahan dengan menggunakan modus 'Sumbangan Masjid'. Uang sebesar Rp7,1 miliar tersebut diduga diterima Bang Pepen melalui berbagai pihak perantara.

Selain itu, Rahmat Effendi juga diduga menerima sejumlah uang dari beberapa pegawai pada Pemkot Bekasi sebagai pemotongan terkait posisi jabatan yang diembannya. Bang Pepen juga diduga menerima suap terkait pengurusan proyek dan tenaga kerja kontrak di Pemkot Bekasi.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini