Share

Jokowi Tandatangani PP tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Widya Michella, MNC Media · Kamis 17 Februari 2022 16:27 WIB
https: img.okezone.com content 2022 02 17 337 2548898 jokowi-tandatangani-pp-tentang-koordinasi-penyelenggaraan-ibadah-haji-PxZYuTdjp6.jpg Presiden Joko Widodo (Ist)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji. Peraturan ini ditandatangani pada 9 Februari 2022.

Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2022 yang dikutip MNC Portal, Kamis (17/2/2022), terdiri dari 25 pasal, salah satunya tentang penugasan menteri agama (Menag) untuk melakukan koordinasi terkait penyelenggaraan ibadah haji.

Baca Juga:  10 Hal Terkait Ibadah Haji dari Menag Yaqut, Skenario hingga Waktu Penyelengaraan

Dalam bagian awal, menjelaskan ketentuan umum penyelenggaraan ibadah haji. Pada bab ini tertulis juga tertulis penyelenggaraan ibadah haji diselenggarakan oleh kementerian urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji bertujuan untuk:

a. Meningkatkan kualitas pembinaan, pelayanan, dan pelindungan jemaah haji; dan

b. Mewujudkan efektivitas dan efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Lalu, pada Pasal 3-5 menjelaskan mengenai pelaksanaan koordinasi ibadah haji. Di mana, Menag bertugas untuk melakukan koordinasi mulai dari pusat hingga kota bahkan sampai perwakilan Arab Saudi.

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah.

(2) Tugas Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

Baca Juga: Menag Usul ke DPR Biaya Haji 2022 Rp45 Juta, Ini Rinciannya

Baca Juga: Dukung Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Morowali Hibahkan Tanah ke KKP

Pasal 4

Dalam meiaksanakan tugas Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2), Menteri mengoordinasikan:

a. Menteri/pimpinan lembaga pemerintah di tingkat pusat;

b. Gubernur di tingkat provinsi;

c. Bupati/wali kota di tingkat kabupaten/kota; dan

d. Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi.

Pasal 5

Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji meliputi:

a. Perencanaan dan pelaksanaan pelayanan transportasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan,dokumen perjalanan, dan administrasi;

b. Pembinaan; dan

c. Pelindungan.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini