Share

Wapres Ingatkan Indonesia Negara Majemuk, Rentan Aliran Ekstremisme

Binti Mufarida, Sindonews · Rabu 16 Februari 2022 21:09 WIB
https: img.okezone.com content 2022 02 16 337 2548429 wapres-ingatkan-indonesia-negara-majemuk-rentan-aliran-ekstremisme-ksiZW3TZQO.jpeg Wapres KH Ma'ruf Amin (Foto : Istimewa)

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengingatkan sebagai negara yang majemuk, Indonesia rentan dengan aliran-aliran ekstremisme yang menganggap paham diluar kepercayaannya merupakan hal yang salah.

Karena itu, para ulama diharapkan dapat terus menyosialisasikan paham moderat (wasathiyah) di tengah masyarakat agar kerukunan antar umat beragama dapat terjaga.

“Saya berharap para ulama dalam berdakwah dilakukan atas dasar prinsip kemaslahatan,” kata Wapres saat menerima Dewan Pengurus Pusat Rabithah Alawiyah Periode 2021-2026 di kediaman resmi Wapres, Jalan DIponegoro Nomor 2, Jakarta, Rabu (16/02/2022).

“Negara Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Saya optimis bahwa kita dapat menjadi panutan dunia sebagai negara yang damai, sejahtera dalam kondisi multikultural dan multi agama,” kata Wapres.

Sementara dalam pertemuan itu, Wapres juga mengingatkan di era globalisasi berbagai sektor kehidupan masyarakat pun dituntut untuk dapat terus teraktualisasi dan ditingkatkan kualitasnya agar dapat bersaing secara global.

Karena itu diperlukan partisipasi aktif dari berbagai pihak, untuk meningkatkan sektor-sektor ini agar mampu berkembang ke arah yang lebih baik. “Peran berbagai pihak, termasuk Rabithah Alawiyah, dibutuhkan saat ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pemberdayaan ekonomi yang mampu bersaing secara global,” tegas Wapres.

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, salah satu cara konkret yang dapat dilakukan adalah dengan menciptakan SDM ahli serta mendorong sinergi yang baik antara pemerintah dan lembaga pendidikan untuk dapat menghasilkan output yang nyata, tidak hanya di atas kertas.

“Pemerintah ingin menjadikan ekonomi dan keuangan syariah sebagai bagian dari perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan yang berorientasi keadilan dan inklusif. Untuk itu, diperlukan banyak ahli di bidang tersebut,” paparnya.

“Lembaga pendidikan dan pemerintah harus bersinergi untuk turut serta menyumbangkan pemikiran dalam memajukan ekonomi syariah, misalnya, terkait pengembangan jaminan produk halal,” tutur Wapres.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini