Share

KPK Ajukan Kasasi Terkait Vonis Mantan Bupati Bandung Barat Aa Umbara

Arie Dwi Satrio, Okezone · Senin 14 Februari 2022 18:35 WIB
https: img.okezone.com content 2022 02 14 337 2547150 kpk-ajukan-kasasi-terkait-vonis-mantan-bupati-bandung-barat-aa-umbara-5l6oUhd4y4.jpg Plt Jubir KPK, Ali Fikri. (Foto: KPK)

JAKARTA - Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk menempuh upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terhadap putusan banding mantan Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, upaya kasasi itu ditempuh setelah tim jaksa mempelajari salinan putusan dari Pengadilan Tinggi Bandung. Tim jaksa KPK telah menyerahkan memori kasasi tersebut pada Jumat, 11 Februari 2022.

Sekadar informasi, Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Aa Umbara di tingkat pertama atau pada Pengadilan Tipikor Bandung. Aa Umbara tetap divonis lima tahun penjara atas perkara korupsi pengadaan bansos untuk Bandung Barat. Sementara Jaksa menuntut Aa Umbara dipenjara selama 7 tahun.

"Tim jaksa melalui kepaniteraan pidana khusus pada Pengadilan Tipikor Bandung telah menyerahkan memori kasasi," kata Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Senin (14/2/2022).

Kata Ali, pihaknya bakal berupaya mempertahankan tuntutan yang diajukan tim jaksa terhadap Aa Umbara. Berdasarkan hasil diskusi dan pertimbangan yang matang, tim jaksa tidak terima dengan putusan lima tahun penjara terhadap Aa Umbara.

Ali pun menjelaskan alasan pihaknya mengajukan upaya hukum kasasi. Salah satunya, karena dalam isi amar pertimbangan putusan disebutkan adanya uraian memori banding. Padahal, uraian tersebut bukanlah isi memori banding dari tim jaksa KPK.

"Tidak adanya sinkronisasi dalam putusan banding dimana isi pertimbangan putusan banding menyatakan dapat dijatuhi pidana tambahan terkait pencabutan hak politik namun dalam amar putusan tidak dengan tegas menyebutkan adanya penjatuhan pencabutan hak politik," beber Ali.

"Demikian pula untuk amar pidana badan dan denda juga belum memenuhi rasa keadilan masyarakat," imbuhnya.

KPK berharap majelis hakim pada Mahkamah Agung (MA) dapat mengabulkan seluruh permohonan kasasi tim jaksa. Sebab, putusan pengadilan banding terhadap Aa Umbara dinilai tidak sesuai.

Diberitakan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum pada KPK menuntut Aa Umbara untuk menjalani hukuman penjara selama 7 tahun dan membayar uang pengganti kerugian negara senilai Rp2 miliar.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Tuntutan tersebut disampaikan Jaksa KPK, Budi Nugraha dalam sidang tuntutan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Jalan LRE Martadinata, Kota Bandung, Senin 25 Oktober 2021.

Bupati nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Sutisna dituntut hukuman 7 tahun penjara. Aa Umbara dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan barang bantuan sosial (bansos) Covid-19. Tuntutan terhadap Aa Umbara dibacakan Jaksa KPK Budi Nugraha dalam sidang tuntutan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung.

"Menjatuhkan pidana selama 7 tahun dan denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan," kata Budi.

Selain itu, KPK juga menuntut pencabutan hak politik Aa Umbara untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun usai menjalani hukuman. Dalam sidang tersebut, Budi juga membacakan hal yang memberatkan dan meringankan Aa Umbara. Hal yang meringankan, Aa Umbara tidak pernah dihukum.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini