Share

Uji Kepatutan Komisioner KPU, Calon Petahana Disinggung Kasus Meninggalnya Petugas KPPS

Felldy Utama, iNews · Senin 14 Februari 2022 17:43 WIB
https: img.okezone.com content 2022 02 14 337 2547119 uji-kepatutan-komisioner-kpu-calon-petahana-disinggung-kasus-meninggalnya-petugas-kpps-OijEdygru6.jpg Ilustrasi (Foto : Okezone.com)

JAKARTA - Calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2022-2027, Hasyim Asy'ari menjelaskan peristiwa meninggalnya ratusan petugas KPPS pada Pemilu 2019. Hal itu disampaikan lantaran disinggung sejumlah anggota Komisi II DPR dalam tahap uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon penyelenggara Pemilu.

Hasyim yang juga merupakan calon petahana ini menyampaikan salah satu faktor penyebabnya adalah beban kerja petugas penyelenggara pemilu. Menurutnya, beban kerja yang berat itu berhubungan dari tingkat undang-undang yang mewajibkan penghitungan suara harus selesai pada hari yang sama dengan pemungutan suara.

Terlebih, kata dia, para petugas KPPS ini bukan ASN, juga bukan tenaga kerja. Namun, bekerja melebihi waktu 8 jam dan hanya diberikan honor Rp500 ribu.

"Jadi bahan catatan kita selama ini anggota KPPS honornya Rp500 ribu dengan durasi kerja yang begitu panjang melampaui 8 jam dan beban kerja dan tekanan-tekanan," kata Hasyim dalam paparannya di ruang rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/2/2022).

Karena itu, Hasyim mengusulkan agar petugas KPPS ke depannya ditambah honornya."Karena itu sekiranya nanti disetujui kami mengajukan tambahan honor anggota KPPS supaya kemudian semangat," ujar dia.

Ia pun mengungkap, pada Pemilu 2019 telah melakukan mitigasi dengan mengajukan bantuan asuransi untuk petugas KPPS. Tetapi pemerintah tidak setuju.

Di sisi lain, kata dia, berdasarkan temuan beberapa lembaga seperti dari UGM, Kementerian Kesehatan hingga IDI, sebagian besar petugas KPPS yang meninggal dunia karena penyakit bawaan atau komorbid. Sementara, pengalaman Pilkada 2020, Satgas Covid-19, BNPB dan Kemenkes merekomendasikan petugas KPPS yang direkrut maksimal berumur 50 tahun.

"Berdasarkan itu kemudian ke depan ini sudah sampaikan KPU provinsi kabupaten kota segera mengindentifikasi dan melaporkan kepada kami pertama kemungkinan kami akan atur penyelenggara badan adhoc ini maksimal 50 tahun usianya yang kemudian harus sehat," tuturnya.

Baca Juga: Lifebuoy x MNC Peduli Ajak Masyarakat Berbagi Kebaikan dengan Donasi Rambut, Catat Tanggalnya!

Untuk itu, KPU RI harus bekerja sama dengan pemerintah dan meminta bantuan fasilitas pemeriksaan kesehatan calon petugas KPPS.

Hasyim menambahkan, karena masih dalam kondisi pandemi Covid-19, syarat menjadi petugas KPPS harus telah divaksin minimal dua kali.

"Jadi kalau kami identifikasi ada kalau gabungan badan adhoc di dalam di luar negeri ada 8 juta kalau kita cek angka warga kita sudah divaksin sudah melampaui itu jadi insya allah sudah bisa terpenuhi," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini