Share

Indonesia Borong Alutsista Prancis, DPR: Industri Pertahanan Dalam Negeri Harus Turut Ditingkatkan

Kiswondari, Sindonews · Senin 14 Februari 2022 07:55 WIB
https: img.okezone.com content 2022 02 14 337 2546747 indonesia-borong-alutsista-prancis-dpr-industri-pertahanan-dalam-negeri-harus-turut-ditingkatkan-w1Gce9nnMl.jpg Jet tempur Rafale menjadi salah satu alutsista yang dibeli Indonesia dari Prancis. (Foto: Reuters)

JAKARTA – Pada 28 Juni 2021 Pemerintah RI dan Prancis telah menandatangani Persetujuan Kerja sama Pertahanan/Defence Cooperation Agreement (DCA) di Paris untuk memperkuat dan memperluas cakupan kerja sama pertahanan. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan itu, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto membeli 42 pesawat tempur dan 2 kapal selam dari Prancis.

BACA JUGA: Borong 42 Jet Rafale dan Kapal Selam Scorpene, Keputusan Prabowo Dinilai Tepat 

Menanggapi hal ini, Anggita Komisi I DPR RI Sukamta membenarkan bahwa pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) ini merupakan bagian dari target Minimum Essential Force (MEF) Tahap II. Namun, ia mengingatkan agar hal itu juga perlu dibarengi dengan penguatan industri pertahanan dalam negeri.

"Pembelian 42 pesawat tempur dan alutsista lainnya itu merupakan bagian dari rencana penguatan alutsista kita dalam rangka pemenuhan target Minimum Essential Forces (MEF). Kita berharap pembelian ini diikuti dengan penguatan industri pertahanan dalam negeri," kata Sukamta kepada wartawan, Senin (14/2/2022).

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menjelaskan, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (UU Inhan), setiap pembelian alutsista dari luar negeri harus diikuti dengan transfer teknologi. Mengingat pembelian ini jumlahnya banyak, kami berharap transfer teknologi ini direncanakan dengan baik, rinci, dan matang, tidak asal-asalan.

"Apalagi biaya yang mencapai Rp68 triliun bukanlah jumlah sedikit, terlebih kita semua sedang menghadapi pandemi yang juga membutuhkan biaya besar untuk pemulihannya," paparnya.

Bahkan, Sukamta melanjutkan, seharusnya ada sebagian pesawat tempur nantinya yang bisa diproduksi di Indonesia. Kita sudah memiliki PT Dirgantara Indonesia (sebelumnya IPTN) yang sudah dilibatkan dalam kerjasama dalam pembuatan KIX/ KFX, dan ini menjadi modal awal yang bagus. Jika ada sebagian dari batch pesanan itu yang dibuat di PT DI, tentu akan menjadi lompatan luar biasa dalam akuisisi teknologi pesawat tempur.

"Semoga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memasukkan strategi tersebut dalam kerja sama jual-beli pesawat dan lainnya tersebut. Banyak negara lain yang bisa memberikan skema itu, sehingga dipilihnya pembelian pesawat dari Prancis ini menjadi langkah penting dan strategis bagi kepentingan pertahanan negara secara lebih luas," harap doktor jebolan Inggris ini.

Apalagi, dia menambahkan, diberitakan juga Amerika Serikat telah menyetujui penjualan 36 unit pesawat tempur F-15 kepada Indonesia senilai USD14 Miliar atau sekitar Rp200 triliun yang mana, masih dalam tahap negosiasi.

"Karena itu, penting sekali lagi kami tekankan pemerintah harus serius dalam keberpihakannya memajukan industri pertahanan dalam negeri. Anggaran sebesar itu bisa untuk menstimulus industri pertahanan kita, jangan beli-beli terus orientasinya, itu sama saja menumbuhkan ekonomi bangsa lain. Belanja alutsista dengan anggaran cukup besar begini harus matang juga jangan sampai muncul security dilema yang memicu arm race (perlombaan senjata) negara lain, karena dapat dipastikan pengadaan alutsista dalam jumlah besar akan menimbulkan detterent effect bagi negara-negara lain," tegas legislator Yogyakarta ini.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah memesan 42 pesawat tempur dari Prancis. Pemerintah juga membeli dua kapal selam jenis Scorpene dari Prancis. Pembelian ini merupakan bagian kerja sama penelitian dan pengembangan PT PAL, perusahaan yang bergerak di industri galangan kapal dengan Naval Group. Termasuk juga kesepakatan kerjasama pemeliharaan, perbaikan, dan overhaul pesawat tempur buatan Prancis di Indonesia melalui Dassault dan PT Dirgantara Indonesia. Pemerintah juga menandatangani nota kesepahaman di bidang telekomunikasi serta pembuatan amunisi kaliber besar.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini