JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan Kantor Staf Presiden mengadakan rapat koordinasi untuk membahas penanganan insiden yang sempat terjadi di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD serta Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramodhawardani.
Dalam rapat koordinasi tersebut beberapa hal didiskusikan, mulai dari hingga mekanisme penegakan hukum bila ditemukan pelanggaran.
Menkopolhukam, Mahfud MD mengatakan bahwa pihaknya bakal menggandeng Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk menjadi fasilitator. Karena menurutnya konflik di Wadas harus diselesaikan melalui musyawarah.
“Kelanjutan proyek Waduk Bener di Wadas akan dilakukan melalui dialog-dialog dan musyawarah dengan semua kelompok yang pro maupun yang kontra dengan melibatkan atau meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk menjadi fasilitator,” ungkap Menkopolhukam, Mahfud MD dalam keterangannya pada rilis KSP, Jumat (11/2/2022).
Mahfud juga menekankan pemerintah bakal melakukan pendekatan persuasif dan melibatkan tokoh masyarakat dalam proses pembangunan Waduk Bener.
“Pendekatan yang mengutamakan local wisdom akan diutamakan, tetua masyarakat dan tokoh ormas keagamaan akan turut dilibatkan,” ungkap Mahfud.
Senada dengan hal tersebut, Deputi V Kepala Staf Kepresidenan juga mengatakan bahwa Pemerintah akan memberi akses luas kepada Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan secara bebas untuk mendalami apabila ada atau tidak pelanggaran HAM dalam proses pelaksanaan proyek tersebut.
