JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengapresiasi langkah tulus yang dilakukan Kepala BNPT Boy Rafli Amar dalam menyikapi beredarnya penyebutan 198 ponpes yang terafiliasi terorisme.
(Baca juga: Kepala BNPT Minta Maaf soal 'Ponpes Terorisme', MUI: Kami Hargai)
Pasalnya, hal ini berdampak pada kegaduhan publik. Oleh karena itu, dengan penyampaian permohonan maaf secara terbuka dan komitmen keduabelah pihak untuk terus sinergi dalam penanganan dan penanggulangan terorisme.
"Saya secara khusus melihat ada ketulusan dari Pak Kepala dalam diskusi intensif antara BNPT dengan MUI yang berjalan dari hati ke hati selama dua setengah jam tadi,” ujar Ketua Majelis Ulama Indonesia Asrorun Niam Sholeh, usai pertemuan silaturrahim MUI-BNPT di kantor MUI, Jakata Pusat, Kamis (3/2/2022).
 (Baca juga: Datangi MUI, BNPT Minta Maaf soal Pesantren Terafiliasi Terorisme)
“MUI dan BNPT berada dalam satu barisan dalam penanggulangan terorisme, sesuai dengan wilayah masing-masing. Diskusi tadi semata untuk memperkuat sinergi dan membangun kesepahaman,"sambung Niam.
Semetara itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengakui ada kesalahan terkait diksi rilis daftar pondok pesantren yang terafiliasi terorisme. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar pun menyampaikan permohonan maafnya kepada umat Islam.
Dalam pertemuan silaturrahim tersebut, Kepala BNPT menyampaikan dinamika penanggulangan terorisme yang menjadi tugasnya dan mendengar masukan yang disampaikan oleh pimpinan MUI.
Boy menyadari bahwa penyebutan nama pondok pesantren yang terafiliasi dengan terorisme telah melahirkan kegaduhan dan stigma terhadap pondok pesantren, meski tidak diniatkan untuk itu.
Oleh karena itu, BNPT menyampaikan permohonan maaf kepada MUI dan pimpinan pondok pesantren yang merasa terusik dengan penyampaian hal tersebut disertai dengan komitmen untuk mengubah diksi yang bisa dinilai stigma buruk pada pesantren.
"Jangan ada lagi menyebut pondok pesantren", ujar Boy dengan menunjukkan tangan ke para Deputi dan pimpinan BNPT yang ikut dalam silaturrahim.
Baca Juga: Dukung Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Morowali Hibahkan Tanah ke KKP
