Share

Luhut Tolak Pengajuan Anies Setop PTM, Ini Alasannya

Carlos Roy Fajarta, · Kamis 03 Februari 2022 18:24 WIB
https: img.okezone.com content 2022 02 03 337 2541993 luhut-tolak-pengajuan-anies-setop-ptm-terbatas-ini-alasannya-8usf5W7t4z.jpg Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Jodi Mahardi, Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan pihaknya telah merespons permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang berencana menyetop Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen selama satu bulan.

Ia menyebutkan Pemprov DKI Jakarta tidak perlu meniadakan PTM 100 persen secara keseluruhan, namun cukup melaksanakan PTM terbatas berdasarkan kriteria dan jumlah kasus yang ada di masing-masing sekolah.

"Jika sektor lainnya bisa dibuka pemerintah daerah secara maksimal, maka kami harapkan PTM terbatas dapat juga diperlakukan sama, karena pendidikan memiliki tingkat urgensi yang sama pentingnya," ujar Jodi Mahardi, Kamis (3/2/2022).

Ia menyebutkan pemerintah mendukung inisiatif yang diajukan pemerintah daerah perihal penanganan kasus Covid-19. Namun harus tetap menggunakan asas keadilan alias tidak diskriminatif.

Baca juga: Catat! Syarat Masuk PPKM Level 1 dan 2 Diubah, Luhut: Jadi Dosis Lengkap

"Konsistensi dan pendekatan nondiskriminatif perlu menjadi dasar kita bersama. Kami mendukung semua inisiatif pemerintah daerah dalam menurunkan kasus," kata Jodi Mahardi.

Perihal ada permintaan agar di DKI Jakarta bisa menerapkan PPKM Level 3 agar bisa melaksanakan PTM terbatas, Jodi menyebutkan hal tersebut tidak diperlukan. Pasalnya dengan kebijakan terbaru, PPKM Level 2 sudah bisa mengurangi jumlah siswa setengahnya atau 50 persen.

"Kami berharap pemerintah daerah dapat bersama-sama menjaga anak-anak kita agar tidak melakukan aktivitas-aktivitas di luar sekolah yang berisiko tinggi penularan Covid-19," tambah Jodi Mahardi.

Lebih lanjut dengan adanya SKB empat menteri, Jodi mengungkapkan sudah ada penyesuaian dalam SKB, sehingga orang tua berhak menentukan anaknya apakah akan mengikuti PTM terbatas atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

"Justru, berbeda dengan sektor lainnya, aturan PTM Terbatas sudah diatur dengan sangat rinci dalam SKB Empat Menteri untuk mengedepankan kesehatan dan keselamatan warga sekolah," pungkas Jodi Mahardi.

Baca Juga: Peringati Hari Lahir Pancasila, Pengawas KKP Lakukan Upacara Bawah Laut

Sebagaimana diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meminta kepada pemerintah pusat untuk menghentikan sementara pembelajaran tatap muka (PTM) di Jakarta selama satu bulan dan menaikkan status PPKM Level 3 agar hal tersebut dimungkinkan.

"Tadi siang saya berkomunikasi dengan Pak Luhut sebagai Ketua Satgas Covid Jawa-Bali, menyampaikan usulan agar untuk Jakarta PTM ditiadakan selama sebulan ke depan," kata Anies kepada wartawan, Rabu (2/2/2022).

Hal tersebut dijelaskan Anies Baswedan karena adanya lonjakan kasus Covid-19 di Jakarta dalam kurun waktu beberapa hari terakhir.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini