Share

Satgas Covid-19 Sebut Keterisian RS Akan Dijadikan Indikator Penentuan Level PPKM

Binti Mufarida, Sindonews · Kamis 03 Februari 2022 07:18 WIB
https: img.okezone.com content 2022 02 03 337 2541636 satgas-covid-19-sebut-keterisian-rs-akan-dijadikan-indikator-penentuan-level-ppkm-9wztpVSVvJ.jpg Jubir Satgas Covid-19, Wiku Adisasmito (Foto: Satas Covid-19)

JAKARTA - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan indikator kepenuhan rawat inap di Fasilitas Kesehatan atau bed occupancy rate (BOR) sebagai indikator penentuan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

“Melihat perkembangan situasi Covid-19 yang mengalami peningkatan dalam beberapa hari terakhir, pemerintah kedepannya untuk menyesuaikan indikator PPKM dengan mempertimbangkan indikator kepenuhan rawat inap di Fasilitas Kesehatan,” kata Wiku saat Konferensi Pers secara virtual, Rabu (2/2/2022).

Oleh karena itu, kata Wiku, dalam pengumuman level PPKM selanjutnya maka akan ada daerah-daerah yang akan mengalami kenaikan level akibat BOR yang semakin meningkat. “Maka dari itu, dalam pengumuman PPKM selanjutnya kemungkinan akan ada perubahan level di daerah-daerah tertentu berdasarkan indikator tersebut.”

Diketahui, pemerintah kembali memperpanjang PPKM di Indonesia melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 6 Tahun 2002 untuk wilayah Jawa dan Bali yang berlaku dari tanggal 1 Februari sampai dengan 7 Februari. Serta Instruksi Mendagri Nomor 7 Tahun 2022 untuk wilayah di luar pulau Jawa dan Bali yang berlaku 1 Februari sampai dengan 14 Februari.

Wiku pun mengingatkan pemerintah daerah, khususnya di kabupaten kota yang ada di level 2 dan 3 untuk menegakkan protokol kesehatan, pengaturan aktivitas yang bisa beroperasi, terus mengejar target vaksinasi dan testing di daerahnya, serta terus memantau ketersediaan layanan kesehatan.

“Ini dilakukan agar daerah tersebut dapat menekan laju kasus dan menghindari kenaikan level di periode level berikutnya yaitu pada dua minggu lagi. Mohon bisa mengkoordinasikan kendala penanganan baik kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah aglomerasi di daerah tersebut,” tegas Wiku.

Baca Juga: Peringati Hari Lahir Pancasila, Pengawas KKP Lakukan Upacara Bawah Laut

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini