Share

LPSK: Kerangkeng Manusia Bupati Langkat Tempat Penahanan Ilegal!

Riezky Maulana, iNews · Sabtu 29 Januari 2022 05:26 WIB
https: img.okezone.com content 2022 01 29 337 2539604 lpsk-kerangkeng-manusia-bupati-langkat-tempat-penahanan-ilegal-4aG3q7Q3Sk.jpg Kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin. (Foto: Antara)

JAKARTA - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberi kesimpulan sementara ihwal kerangkeng manusia di rumah Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin. Kerangkeng itu dianggap jadi tempat penahanan ilegal. 

Wakil Ketua LPSK Edwin Partai menjelaskan, kesimpulan didapat pihaknya setelah mewawancarai sejumlah mantan pekerja dan petugas kerangkeng tersebut. 

"Kami dalami informasi dari para mantan warga binaan, selain itu kami mewawancarai pengawas sel ilegal tersebut. Cukup banyak informasi yang kami gali. Kesimpulan sementara kami yang terjadi adalah penahanan ilegal," ucap Edwin, Jumat (28/1/2022). 

Edwin menuturkan, sejak informasi ihwal kerangkeng ramai diperbicangkan, timnya langsung menuju Kota Medan, Sumatera Utara dan tiba pada Kamis (27/1/2022). Setibanya di Medan, LPSK langsung menemui Kakanwil Kemenkumham Sumut, Imam Suyud. 

"Informasi dari pihak Kanwil cukup penting karena mereka telah lebih duhulu berkunjung ke lapangan," ucapnya. 

Baca juga:  Setelah Kerangkeng Manusia, KPK Temukan Satwa Dilindungi di Rumah Bupati Langkat

"Sebelum bertolak ke Kabupaten Langkat, tim LPSK sempat menemui Dirkrimum Polda Sumatera Utara dan jajarannya untuk mendapatkan informasi tentang penanganan perkara” katanya melanjutkan. 

Setelahnya, LPSK langsung menggali informasi dengan mengunjungi langsung sel ilegal tersebut. Di sana, LPSK mewawancarai tiga mantan warga binaan beserta keluarganya. 

Follow Berita Okezone di Google News

Yogi menuturkan, LPSK juga berkunjung ke tempat pabrik pengelolaan sawit tempat dimana mereka dipekerjakan. 

Selepas mendapatkan informasi dan kesimpulan sementara, LPSK langsung kembali ke Medan guna menemui Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak. Di sana pihaknya menyerahkan beberapa catatan yang berkaitan dengan kasus ini. 

"Kami meminta Kapolda agar proses hukum berjalan secara profesional serta tidak dipengaruhi oleh opini publik yang berkembang di masyarakat, khususnya dari tempat lokasi persitiwa” pungkasnya. 

1
2
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini