Share

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp50 Juta Tak Perlu Dipenjara, Ini Respons KPK

Arie Dwi Satrio, Okezone · Jum'at 28 Januari 2022 15:35 WIB
https: img.okezone.com content 2022 01 28 337 2539359 jaksa-agung-sebut-korupsi-di-bawah-rp50-juta-tak-perlu-dipenjara-ini-respons-kpk-ZI0VSJ1RYn.jpg Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (Ist)

JAKARTA - Jaksa Agung ST Burhanuddin mengusulkan pelaku tindak pidana korupsi di bawah Rp50 juta tidak perlu dipenjara. Ia mengaku, mereka yang korupsi di bawah Rp50 juta cukup mengembalikan uang tersebut.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron memahami maksud dari usul jaksa agung tersebut. Namun, kata Ghufron, Indonesia merupakan negara hukum. Aspek hukum bukan hanya bicara soal pengembalian uang, tapi juga harus ada efek jera dari perbuatan pidananya.

"Negara kita adalah negara hukum yang pembentuknya adalah DPR dan pemerintah, selama hal tersebut tidak diatur dalam UU, kita sebagai penegak hukum tidak bisa berkreasi membiarkan korupsi di bawah Rp50 juta," kata Ghufron melalui pesan singkatnya, Jumat (28/1/2022).

"Karena aspek hukum bukan sekadar tentang kerugian negara. Namun, juga aspek penjeraan dan sebagai pernyataan penghinaan terhadap perilaku yang tercela, yang tidak melihat dari berapapun kerugiannya," ujarnya.

Ghufron menghargai usul atau gagasan jaksa agung yang meminta pelaku korupsi di bawah Rp50 juta tidak dipenjara. Itu karena, Ghufron mengakui, biaya proses hukum mulai dari penyelidikan hingga persidangan jauh lebih mahal dari kerugian negara yang timbul akibat perbuatan korupsi para koruptor kelas teri.

"Sebagai suatu gagasan saya memahami, karena proses hukum harus juga mempertimbangkan cost and benefit," ucap Ghufron.

"Sementara proses hukum, kalau kita perhitungkan, biayanya dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai ke pengadilan banding dan kasasi, biayanya tentu lebih besar dari 50juta sehingga saya memahami gagasan tersebut," sambungnya.

Saat ini, Ghufron menekankan, KPK hanyalah penegak hukum yang akan menindak hukum sesuai aturan yang berlaku yakni, Undang-Undang. KPK bakal tetap memproses hukum para pelaku tindak pidana korupsi meskipun kelas teri atau nilai korupsinya di bawah Rp50 juta.

"KPK adalah penegak hukum, apapun ketentuan Undang-Undang itu yang akan ditegakkan," tuturnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini