Share

KPK Prihatin Masih Ada Pejabat Negara Korupsi Dana Penanganan Pandemi

Arie Dwi Satrio, Okezone · Jum'at 28 Januari 2022 09:04 WIB
https: img.okezone.com content 2022 01 28 337 2539111 kpk-prihatin-masih-ada-pejabat-negara-korupsi-dana-penanganan-pandemi-bzQhdnyxd3.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Deputi Penindakan dan Eksekusi pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Karyoto mengaku prihatin masih ada pejabat negara yang nekat korupsi terkait dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Padahal, dana PEN tersebut dikucurkan oleh pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi rakyat akibat pandemi Covid-19.

"KPK prihatin bahwa pengajuan dana yang diperuntukkan bagi pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19 dikorupsi oleh pihak-pihak yang seharusnya justru bertanggung jawab dan menjadi aktor kunci untuk turut memulihkan ekonomi masyarakat," kata Karyoto di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (28/1/2022).

Lebih lanjut, Karyoto menekankan, dana PEN yang dikucurkan oleh pemerintah, nantinya juga harus betul-betul dimanfaatkan untuk memulihkan dan membangkitkan kondisi ekonomi rakyat yang sedang terpuruk akibat pandemi. KPK bakal mengawasi pengajuan hingga proses pendistribusian dana PEN ini.

"KPK mengimbau agar setiap pejabat publik ataupun penyelenggara negara harus turut memastikan pelaksanaan anggaran negara dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat dengan penuh tanggung jawab," pungkasnya.

Baca juga: Mantan Pramugari Cantik Siwi Widi Janji Bakal Kembalikan Rp648 Juta ke KPK

Diketahui sebelumnya, KPK menetapkan tiga penyelenggara negara sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengajuan pinjaman Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah (PEN) untuk Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021. Ketiga pejabat negara itu diduga telah kongkalikong terkait pengajuan dana PEN.

Baca juga: KPK Buka Peluang Jerat Eks Pramugari Cantik Siwi Widi dengan Pidana Pencucian Uang

Adapun, ketiga tersangka tersebut yakni, mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), M Ardian Noervianto (MAN); mantan Bupati Kolaka Timur, Andi Merya Nur (AMN) serta Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Muna, Laode M Syukur Akbar (LMSA).

Dalam perkara ini, Ardian dan Syukur Akbar diduga telah menerima suap terkait pengajuan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021. Keduanya menerima suap sejumlah Rp2 miliar dari Bupati Kolaka Timur, Andi Merya Nur.

Ardian diduga mendapat jatah sekira 131.000 dolar Singapura atau setara dengan Rp1,5 miliar dari total uang suap Rp2 miliar. Sedangkan Syukur Akbar kecipratan uang suap Rp500 juta. Uang suap sebesar Rp2 miliar itu disetorkan Andi Merya Nur ke rekening Syukur Akbar.

Atas penerimaan uang tersebut, Ardian Noervianto kemudian mengupayakan agar permohonan pinjaman dana PEN yang diajukan Andi Merya Nur disetujui. Alhasil, dana PEN untuk Kolaka Timur disetujui dengan adanya bubuhan paraf Ardian pada draft final surat Menteri Dalam Negeri ke Menteri Keuangan.

Atas perbuatannya, Andi Merya Nur sebagai pihak yang diduga pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Ardian dan Syukur Akbar sebagai pihak penerima suap disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Baca juga: Bupati Langkat Beri Hadiah Ultah Mini Cooper untuk Anak, KPK: Informasi Menarik

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini