Share

Sekjen DPR Akan Antar UU Ibu Kota Negara ke Istana Kepresidenan

Felldy Utama, iNews · Kamis 27 Januari 2022 18:10 WIB
https: img.okezone.com content 2022 01 27 337 2538888 sekjen-dpr-akan-antar-uu-ibu-kota-negara-ke-istana-kepresidenan-CSBuvCmlHv.jpg Sekjen DPR RI, Indra Iskandar (foto: dok Sindo)

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar mengatakan, dirinya akan mengantarkan secara langsung Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) kepada pihak Istana Kepresidenan. Diketahui, UU IKN ini telah disahkan dalam sidang paripurna DPR pekan lalu.

Indra menyampaikan, bahwa hal ini merupakan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dimana, DPR memiliki batas waktu untuk menyerahkan UU IKN ini kepada pemerintah yakni 7 hari, dan hari ini merupakan batas terakhirnya.

"Ketua DPR menugaskan Sekjen DPR untuk menyerahkan UU IKN kepada Presiden melalui Mensetneg," kata Indra kepada wartawan, Kamis (27/1/2022)

Baca juga:  Tok! DPR Sahkan RUU Ibu Kota Negara Jadi Undang-Undang

Indra memastikan, UU tersebut sudah lengkap dan siap diserahkan kepada pemerintah untuk segera diberi nomor lembar negara.

“Sudah (lengkap), selanjutnya sesuai UU Dasar, pemerintah diberi waktu 30 hari untuk megkaji. Seluruhnya 11 Bab 44 Pasal,” ujarnya.

Baca juga:   Kebut RUU Ibu Kota Negara, Rapat 16 Jam demi Disahkan di Paripurna

Diberitakan sebelumnya, DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi UU. Persetujuan itu diambil dalam sidang paripurna yang digelar, Selasa (18/1/2022).

Sebelum pengambilan keputusan tingkat II, Ketua DPR RI Puan Maharani terlebih dahulu meminta kepada Ketua Panitia khusus (Pansus) IKN Ahmad Doli Kurnia Tandjung untuk menyampaikan laporannya.

Setelah menerima laporan dari Pansus RUU IKN, Puan Maharani pun langsung melanjutkan kepada agenda selanjutnya yakni pengambilan keputusan tingkat II terhadap RUU tersebut. Dalam hal ini, meminta persetujuan kepada anggota dewan yang hadir.

"Selanjutnya, kami akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah rancangan undang-undang tentang ibu kota negara dapat disahkan menjadi undang-undang," tanya Puan.

"Setujuuu," jawab anggota dewan yang hadir di ruang sidang paripurna.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini