Share

Korupsi di Kabupaten Buru Selatan, KPK Menahan 2 dari 3 Tersangka

Muhammad Farhan, MNC Portal · Rabu 26 Januari 2022 18:46 WIB
https: img.okezone.com content 2022 01 26 337 2538301 korupsi-di-kabupaten-buru-selatan-kpk-menahan-2-dari-3-tersangka-W4EvtheIjP.jpg KPK tahan 2 dari 3 tersangka korupsi di Buru Selatan (Foto : MPI)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan tiga tersangka dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) penerimaan hadiah atau janji, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Buru Selatan, Maluku Tahun 2011-2016.

Salah satu tersangka diketahui merupakan eks Bupati Buru Selatan periode 2011-2016 dan periode 2016-2021, Tagop Sudarsono Soulisa (TSS).

Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar menjelaskan ketiga tersangka tersebut akan ditahan untuk 20 hari pertama tertanggal 26 Januari hingga 14 Februari 2022.

"Untuk kepentingan proses penyidikan, Tim Penyidik melakukan upaya paksa penahanan para Tersangka untuk 20 hari pertama dimulai tanggal 26 Januari 2022 s/d 14 Februari 2022," ujarnya kepada wartawan saat jumpa pers pada Rabu (26/1/2022).

Kedua tersangka yang hadir pada jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK yaitu TSS (Tagop Sudarsono Soulisa) dan JRK (Johny Rynhard Kasman) langsung ditahan KPK. Di mana TSS ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur dan JRK ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat

Sementara, dari ketiga tersangka, IK (Ivana Kwelju) belum memenuhi panggilan KPK untuk diminta keterangan. Lili mengimbau kepada tersangka IK untuk hadir memenuhi panggilan KPK.

"KPK mengimbau Tersangka IK untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan Tim Penyidik yang akan segera di sampaikan," jelasnya.

Tersangka IK sebagai Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tersangka TSS dan JRK disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 3 dan atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini