Share

Selain Orang Utan, Berikut Deretan Satwa Dilindungi Milik Bupati Langkat yang Disita

Wahyudi Aulia Siregar, Okezone · Rabu 26 Januari 2022 14:39 WIB
https: img.okezone.com content 2022 01 26 337 2538112 selain-orang-utan-berikut-deretan-satwa-dilindungi-milik-bupati-langkat-yang-disita-ARRIzSnsRS.jpg BBKSDA Sumut Sita Monyet Hitam Sulawesi di kediaman Bupati Langkat (Foto: istimewa)

MEDAN - Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara menyita sebanyak 7 satwa liar dilindungi dari rumah Bupati Langkat Nonaktif, Terbit Rencana Peranginangin pada Selasa, 25 Januari 2022 kemarin.

Ketujuh satwa itu yakni satu individu Orang Utan Sumatera (Pongo abelii) berjenis kelamin jantan. Lalu, satu individu Monyet Hitam Sulawesi (Cynopithecus niger), satu individu Elang Brontok (Spizaetus cirrhatus), dua individu Jalak Bali (Leucopsar rothschildi) dan dua individu Beo (Gracula religiosa).

satwa 1

(Orang Utan Sumatera peliharaan Bupati Langkat Nonaktif Terbit Rencana)

"Kegiatan penyelamatan berupa evakuasi didasarkan atas informasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tentang ditemukan adanya satwa liar yang dilindungi di rumah pribadi Bupati Langkat non aktif TRP di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat," kata Irzal dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/1/2022).

Baca juga: Setelah Kerangkeng Manusia, KPK Temukan Satwa Dilindungi di Rumah Bupati Langkat

Setelah disita, kata Irzal, ketujuh satwa dilindungi itu dievakuasi ke kawasan Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara.

Satwa 2

(Elang Brontok, Foto: BBKSDA Sumut)

Sedangkan satu individu Orang Utan Sumatera dititipkan di Pusat Karantina dan Rehabilitasi Orang Utan Batu Mbelin. Sedangkan untuk satwa Monyet Hitam Sulawesi, Elang Brontok, Jalak Bali dan Beo dievakuasi ke Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) Sibolangit.

Baca juga: Sel di Rumah Bupati Langkat, Keluarga Pasien: Anak Saya Sembuh dari Narkoba!

"Nanti satwa-satwa itu dirawat dan direhabilitasi di sana yang selanjutnya akan dikembalikan ke habitatnya setelah dilakukan kajian kesiapan satwa untuk dapat dilepasliarkan," pungkasnya.

Irzal lebih lanjut menyebutkan, semua satwa yang mereka sita merupakan jenis satwa yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar jo.

Kemudian Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.

Satwa 3

(Burung Beo peliaharaan Bupati Langkat, Foto: BBKSDA Sumut)

Pasal 21 ayat 2a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 mengatur bahwa setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Serta pasal 40 ayat 2 mengatur pula: barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100 juta.

Baca juga: Soal Perbudakan Bupati Langkat, KSP: Kami Akan Pastikan Pelaku Dihukum Berat

"Selanjutnya untuk proses hukumnya diserahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum Wilayah Sumatera," tandasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini