Share

Soal Perbudakan Bupati Langkat, KSP: Kami Akan Pastikan Pelaku Dihukum Berat

Riezky Maulana, iNews · Rabu 26 Januari 2022 06:42 WIB
https: img.okezone.com content 2022 01 26 337 2537824 soal-perbudakan-bupati-langkat-ksp-kami-akan-pastikan-pelaku-dihukum-berat-tycCw932G5.jpg Kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin (Foto: ist)

JAKARTA - Kasus dugaan perbudakan modern yang dilakukan Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin-angin terbongkar. Kantor Staf Kepresidenan (KSP) pun mendorong agar Bupati Langkat, mendapat hukuman berat.

Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramowardhani, menuturkan, KSP mengutuk keras perilaku tersebut. Menurut dia, pihaknya akan ikut mengawal kasus ini hingga tuntas.

"KSP mengutuk keras adanya dugaan praktik perbudakan oleh tersangka korupsi Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin. Kami akan memastikan tersangka mendapatkan hukuman seberat-beratnya," ucap Jaleswari dalam keterangannya, dikutip Rabu (26/1/2022).

Baca Juga:  27 Orang Dikerangkeng Bupati Langkat, Gubernur Edy Rahmayadi: Usut Tuntas!

Dia mengaku tak menyangka bahwa dugaan perbudakan tersebut bisa dilakukan selama bertahun-tahun. Sedangkan saat ini telah menginjak tahun 2022.

"Saya tidak membayangkan kejahatan perbudakan seperti yang dilakukan bertahun-tahun oleh Bupati Langkat tanpa diketahui masyarakat. Dan ini adalah tahun 2022” katanya.

Baca Juga:  Polisi Periksa 11 Saksi terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat

Terbit telah dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 18 Januari lalu. Dia sudah menyandang status tersangka terkait dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di daerahnya.

Menurut Jaleswari, tindakan Bupati Langkat ini melanggar berbagai perundang-undangan. Baik itu KUHP, UU Tipikor serta UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, dan onvensi Anti Penyiksaan yang ditarifikasi Indonesia.

"Saya berharap aparat penegak hukum mendengar suara hati dan rasa keadilan masyarakat dengan menghukum seberat-beratnya pelaku praktik korupsi dan perbudakan," ucapnya.

Dia turut mengapresiasi warga yang berani mengungkap kasus ini ke Migrant Care yang kemudian membuat aduan ke Komnas HAM. Menurut dia, pencegahan atas tindakan keji seperti itu memang patut diapresiasi.

"Partisipasi warga dalam penanganan dan pencegahan tindak pidana yang keji seperti ini sangat kami apresiasi," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini