Share

DPR: Panja Vaksin Dibentuk untuk Pengawasan

MNC Portal, · Senin 24 Januari 2022 19:31 WIB
https: img.okezone.com content 2022 01 24 337 2537121 dpr-panja-vaksin-dibentuk-untuk-pengawasan-NhbQwYCild.jpg Ilustrasi: Okezone

JAKARTA - Komisi IX DPR RI membentuk Panja Vaksin untuk pengawasan tata kelola hingga ketersediaan vaksin Covid-19 lalu oleh pemerintah.

(Baca juga: Komisi IX Segera Bentuk Panja Vaksin Covid-19: Bahas Kehalalan hingga Anggaran)

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menjelaskan, panja yang telah dibentuk itu untuk melakukan pengawasan dari program vaksin yang digencarkan pemerintah.

"Banyak yanga harus kita lakukan pengawasan terhadap pengelolaan Program Vaksin, tidak hanya dari aspek kehalalan," kata Kurniasih ketika dihubungi, Senin (24/1/2021).

Sejauh ini, kata dia, Komisi IX tengah menyusun agenda panja. Salah satunya mengenai regulasi hingga alokasi anggaran untuk pengadaan vaksin yang nilai impornya mencapai Rp44,08 triliun untuk pengadaan sebesar 465,07 juta dosis vaksin.

(Baca juga: Siswa SD Meninggal Usai Divaksin, Pemkab Sukabumi Koordinasi dengan Pemerintah Pusat)

Mufida melanjutkan, insentif fiskal untuk pengadaan vaksin impor itu mencapai Rp8,33 triliun sepanjang 2021. Artinya, insentif fiskal itu mesti dapat dioptimalkan penggunaannya untuk percepatan vaksinasi di tengah masyarakat.

"Mudah-mudahan ini bisa dioptimalkan dan juga ada optimalisasi dari tata kelola vaksin yang lebih baik ke depan," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Diketahui, dalam kesimpulan rapat, Komisi IX DPR RI mendesak Kemenkes untuk memberikan data-data terkait vaksin kepada Komisi IX, antara lain jenis vaksin yang digunakan, jumlah masing-masing jenis vaksin, harga per dosis masing-masing jenis vaksin.

Kemudian jumlah hibah yang diterima Indonesia, jumlah vaksin kedaluwarsa potensi penghematan APBN dengan adanya vaksin hibah dan target vaksinasi baik primer maupun booster paling lambat 25 Januari 2022.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini