Share

Saat Megawati Ancam Pecat Kadernya jika Interupsi SBY Berpidato

Riezky Maulana, iNews · Minggu 23 Januari 2022 17:11 WIB
https: img.okezone.com content 2022 01 23 337 2536526 saat-megawati-ancam-pecat-kadernya-jika-interupsi-sby-berpidato-ifAcILLPs5.jpg Foto: Antara

JAKARTA - Mantan Sekjen PDI Perjuangan Pramono Anung menyebut, Megawati Soekarnoputri sebagai sosok yang taat dengan konstitusi.

Menurut dia, Ketua Umum PDIP itu mengingatkan kepada semua kader Banteng baik saat berada di dalam maupun luar kekuasaan.

 (Baca juga: Momen SBY dan Prabowo Saling Hormat di Unhan, Berteman Sejak Perwira hingga Jenderal)

Hal itu diutarakan Pramono dalam webinar HUT Ke-75 Megawati bertajuk Sikap Hidup Merawat Pertiwi: Panjang Umur Ibu Megawati yang disiarkan melalui akun Youtube PDIP, Minggu (23/1/2022).

"Jadi, di luar kekuasaan atau di dalam kekuasaan, Bu Mega itu selalu mengajarkan taat terhadap konstitusi," ujar Pramono.

 (Baca juga: Dorce Gamalama Minta Bantuan ke Megawati untuk Berobat, Ini Reaksi Mengejutkan PDIP)

Salah satu contohnya terjadi pada Tahun 2005 atau 2006. Kala itu, anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan hendak menginterupsi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berpidato tentang nota keuangan di Sidang Paripurna 17 Agustus.

Mengetahui itu, sambung Pram, Megawati selaku Ketua Umum marah besar. Menurut dia, Megawati mengancam jika ada satu kader yang melakukannya akan dipecat saat itu juga.

"Waktu itu saya masih Sekjen. 'Siapa pun yang melakukan interupsi kepada presiden, saya akan pecat pada saat itu juga'," kata Pram mengulang imbauan tersebut.

Dia menjelaskan, hal itu dilakukan Megawati dalam upaya menjaga marwah konstitusi. Pasalnya, boleh saja PDI Perjuangan memiliki pandangan yang berbeda, namun tunduk terhadap konstitusi wajib dilakukan.

"Karena beliau menjaga marwah konstitusi. Jadi kita boleh berbeda pendapat, kita boleh berseberangan, tetapi kita harus taat, patuh, tunduk pada konstitusi. Itu menjadi hal yang diajarkan Bu Mega," katanya.

Ajaran yang sama, imbuh Pram, tetap ditekankan oleh Megawati sampai saat ini ketika PDI Perjuangan masuk ke dalam roda pemerintahan. Jika ada kebijakan yang tidak benar, maka par akader tetap dipersilahkan memberikan kritik alternatif.

"Kita menjadi bagian pemerintah tentunya kita selain memberi dukungan ke pemerintah, kalau ada kemudian kebijakan yang dianggap tidak benar harus dapat memberikan kritik dan alternatif secara konstitusi," jelasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini