Share

Tanggapi Usulan MPR Dibubarkan, Waka DPD: Hanya Perlu Dikembalikan ke Posisinya yang Semula

Tim Okezone, Okezone · Sabtu 22 Januari 2022 18:16 WIB
https: img.okezone.com content 2022 01 22 337 2536245 tanggapi-usulan-mpr-dibubarkan-waka-dpd-hanya-perlu-dikembalikan-ke-posisinya-yang-semula-ZoXwjzMhif.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar Najamudin menegaskan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI merupakan wujud dari lembaga legislatif yang sesuai dengan definisi demokrasi Pancasila.

Hal ini disampaikannya menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora Fahri Hamzah yang mengusulkan agar lembaga legislatif MPR RI dibubarkan.

"Karena membubarkan MPR RI sama dengan mengoreksi atau bahkan tidak mengakui keberadaan sila ke-4 Pancasila. MPR hanya perlu dikembalikan ke posisinya yang semula, bukan justru dibubarkan," ujarnya, Sabtu (22/1/2022).

Menurutnya, kritik dari Fahri Hamzah merupakan sebuah pernyataan yang sangat fundamental terhadap suasana ketatanegaraan Indonesia yang serba ambigu saat ini. Ia pun menilai bahwa pernyataan tersebut sangat penting untuk diperhatikan dan dimaknai sebagai argumentasi politik negara yang konstruktif.

"Sebagai tokoh nasional dan mantan Wakil Ketua DPR RI, saudara Fahri tentu memahami betul bahwa struktur ketatanegaraan kita yang sudah saatnya diperbaharui. Bukan tentang eksistensinya tapi lebih pada esensi kewenangan masing-masing lembaga legislatif yang ada," ujar dia.

Baca juga: Pimpinan MPR Soroti Mafia Tanah, Wujudnya Tidak Ada Namun Aromanya Terasa

Sultan mendorong agar pemerintah dan DPR mengkaji usulan pembubaran MPR RI dan membuka ruang dan peluang untuk dilaksanakannya amandemen konstitusi.

Baca juga: 4 Fakta Menghebohkan Desakan agar Sri Mulyani Dicopot, MPR Kenapa?

"Saya selalu mengatakan bahwa semua persoalan bangsa saat ini hanya akan efektif diselesaikan jika konstitusi UUD 1945 dievaluasi secara menyeluruh. Khususnya pada pasal atau ketentuan yang mengatur tentang lembaga politik dan sistem ketatanegaraan Indonesia", terangnya.

Akibat kewenangannya yang berbeda-beda, kata Sultan, lembaga legislatif terkesan dipetakan menjadi tiga lembaga berbeda yakni MPR, DPR dan DPD RI. Sehingga sistem presidensial menjadi terlalu kuat dan mengganggu kualitas demokrasi.

"Keberadaan tiga lembaga legislatif yang menginduk dalam rumah besar bernama MPR RI sejati memberikan ruang politik dan kewenangan yang berfungsi sebagai penyeimbang satu dengan yang lainnya dalam meningkatkan kualitas dan kinerja legislasi serta memperkuat sistem kontrol bagi jalannya pemerintahan," jelas dia.

Sultan mengatakan bahwa MPR seharusnya berperan sebagai induk bagi DPR dan DPD RI yang diberikan kewenangan sebagai pengatur dan pengawas atas segala hal yang terkait dengan lembaga legislatif, seperti proses penyusunan dan pengesahan UU, hingga pada kode etik anggota DPR dan DPD RI.

Baca juga: Asal Muasal Pemotongan Anggaran MPR yang Berujung Desakan Pecat Sri Mulyani

"Jika demikian, idealnya MPR RI menjadi lembaga legislatif tertinggi yang dipimpin oleh para negarawan khususnya para ketua umum partai. Oleh karenanya, Ketum partai sejatinya harus dilarang untuk ditempatkan di kabinet pemerintah. Haram hukum bagi ketum partai menjadi pembantu Presiden, karena para ketum parpol lah yang mengusung Presiden di Pemilu", kata Sultan.

Ia berharap agar MPR RI menjadi solusi ketika terjadi perbedaan pendapat atau deadlock atas sebuah keputusan di sidang paripurna DPR dan DPD RI dengan pendekatan musyawarah untuk mufakat, sehingga tidak lagi terjadi ada satu atau dua partai yang menolak keputusan atau produk UU di sidang Paripurna DPR.

"Dengan struktur yang demikian, argumentasi penghapusan fraksi di DPR yang diusulkan Saudara Fahri menjadi rasional dan bisa diterima," tutur dia.

Baca juga: Sempat Panas, Sri Mulyani Sudah Selfie Bareng Ketua MPR

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini