Share

Partai Perindo Berharap Adanya Sistem yang Jamin Transparansi untuk Cegah Korupsi

Arie Dwi Satrio, Okezone · Jum'at 21 Januari 2022 16:03 WIB
https: img.okezone.com content 2022 01 21 337 2535795 partai-perindo-berharap-adanya-sistem-yang-jamin-transparansi-untuk-cegah-korupsi-xLyH63COVK.jpg Ketua DPP Perindo Bidang Hukum dan Advokasi Christophorus (Foto: tangkapan layar)

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) membeberkan salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi ke depan. Strategi itu yakni, dengan menciptakan suatu sistem yang menjamin terjadinya transparansi. Sehingga mencegah potensi terjadinya korupsi berkurang setelah adanya sistem yang transparan.

"Tantangannya ke depan menurut saya, kita harus mampu menciptakan suatu sistem yang menjamin terjadinya transparansi," kata Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan Advokasi, Christophorus Taufik saat menjadi pembicara dalam Webinar Partai Perindo yang bertemakan 'Tantangan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia 2022', Jumat (21/1/2022).

Christophorus berpandangan, saat ini sistem yang berbasiskan transparansi sudah mulai berkembang sejalan dengan perkembangan era digital. Di mana, telah banyak aplikasi-aplikasi atau sistem yang memaksa masyarakat untuk transaksi, membuat laporan, serta melakukan kesepakatan lewat tekhnologi digital.

"Contoh, kita sudah mengenalnya yang namanya e-catalog, mungkin harapan saya kedepan kita bisa mengenal lagi yang namanya e-government, dan e yang lainnya," beber Christophorus.

Baca juga: Dukung Sikap Presiden RI atas RUU TPKS, Partai Perindo: Segera Sahkan Guna Lindungi Perempuan & Anak

Menurut Christophorus, ruang digitalisasi dapat mengurangi adanya interaksi antar pihak. Sehingga, celah-celah potensi korupsi pun diharapkan akan berkurang sejalan dengan terbatasnya interaksi antar pihak.

Baca juga: Konvensi Rakyat Partai Perindo Digelar, Pengamat: Partai Perindo Punya Modal Kuat Menuju Pemilu 2024

"Jadi, ketika interaksi antar pihak tidak terjadi, rasanya agak susah untuk menemukan ruang-ruang gelap untuk terjadinya kesepakatan-kesekapatan yang koruptif," ungkapmya.

Tantangan untuk memberantas korupsi kedepan lainnya, kata Christophorus, seluruh pihak harus pandai memetakan titik-titik yang menjadi pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi. "Contoh, mengenai pagu anggaran, harga yang ditetapkan dalam tender, mestinya dalam penetapan harga itu kita sudah mulai memakai kajian yang mendekati titik keenomisan," imbuhnya.

Christophorus juga berharap adanya kesamaan pemikiran antar seluruh elemen jika ingin Indonesia bebas dari korupsi. Di mana, korupsi haruslah dimaknai sebagai musuh bersama. Ia menilai hal itu memang sulit dilakukan. Sebab, menurutnya, masih ada disparitas antara konsep dengan pelaksanaan.

"Tetapi disparitas itu bisa diperkecil ketika semua sistem sudah mengarah kesana. Sehingga, ketika transparansi sudah terjadi, maka rasanya sangat mustahil untuk bisa dilakukan transaksi-transaksi yang mengarah ke tindak pidana korupsi," pungkasnya.

Baca juga: DPD Partai Perindo Nias Selatan Targetkan 7 Kursi DPRD pada Pileg 2024

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini