Share

Pemerintah Siapkan Aturan Turunan UU Ibu Kota Negara

Fahreza Rizky, Okezone · Kamis 20 Januari 2022 08:48 WIB
https: img.okezone.com content 2022 01 20 337 2534907 pemerintah-siapkan-aturan-turunan-uu-ibu-kota-negara-GK7r7XHfaK.jpg Ilustrasi (Foto : MPI/Istimewa)

JAKARTA — Pemerintah mulai menyiapkan peraturan turunan Undang Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) untuk mendukung eksekusi di lapangan. Hal tersebut disampaikan Deputi I Kepala Staf Kepresidenan RI Febry Calvin Tetelepta menyampaikan ini di gedung Bina Graha Jakarta.

"Sebenarnya perumusan regulasi turunan sudah dilakukan secara paralel dengan perumusan UU IKN, dan akan difinalisasi juga dalam waktu dekat. Perumusannya tetap sesuai prosedur dan tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Febry melalui keterangan tertulis, Kamis (20/1/2022).

Febry menjelaskan segala aspek teknis pendukung IKN akan diatur dalam regulasi turunan. Mulai dari pelaksanaan pembangunan fisik dan pendanaannya, tata pengelolaan pemerintahan, hingga masa transisi dan pentahapan relokasi.

"Soal pemindahan juga akan didetailkan secara teknis dalam peraturan turunan tersebut," ungkap Febry.

Baca Juga : Ibu Kota Bakal Pindah, Wagub Ariza Yakin DKI Masih Jadi Pusat Perekonomian

Ia menambahkan, UU IKN dan regulasi turunannya adalah basis krusial dalam pelaksanaan pemindahan ibu kota negara, sehingga isi dan proses penyusunannya secara transparan akan selalu disampaikan kepada publik.

"KSP akan memastikan proses penyusunan regulasi turunan dan tindak lanjut eksekusi pembangunan ‘Nusantara’ dipersiapkan dengan benar, agar target penyelesaian pada 2024 bisa tercapai," tegasnya.

Sebelumnya, DPR mensahkan RUU IKN menjadi Undang-Undang (UU) pada sidang paripurna, Selasa 18 Januari 2022. Dalam sidang tersebut mayoritas fraksi menyetujui pengesahan UU IKN kecuali fraksi PKS.

Adapun, periode 2022-2024, dilakukan pembangunan infrastruktur utama seperti Istana Kepresidenan, Gedung DPR/MPR dan perumahan. Hal ini termasuk pemindahan Aparatur Negeri Sipil (ASN) kementerian dan lembaga (K/L) pusat tahap awal sebanyak 500 ribu.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini