Share

Didakwa Terima Suap, Eks Pejabat Pajak Angin : Sungguh Fitnah Keji

Arie Dwi Satrio, Okezone · Selasa 18 Januari 2022 22:50 WIB
https: img.okezone.com content 2022 01 18 337 2534258 didakwa-terima-suap-eks-pejabat-pajak-angin-sungguh-fitnah-keji-HM8MtDNfNo.jpg Terdakwa Angin Prayitno Aji saat jalani sidang di Pengadilan Tipikor (foto: dok Sindo)

JAKARTA - Mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Angin Prayitno Aji membantah surat dakwaan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Angin Prayitno menepis telah menerima suap dari para wajib pajak.

Menurut Angin, apa yang tertuang dalam surat dakwaan tim jaksa KPK adalah tidak benar. Angin merasa difitnah karena telah dituduh menerima suap dari para wajib pajak. Ditekankan Angin, tuduhan dia menerima suap adalah fitnah yang sangat keji.

"Menjelang masa purna bhakti, saya harus menghadapi tuduhan penerimaan suap dari pemeriksaan wajib pajak yang sungguh itu semua adalah fitnah keji yang ditujukan kepada saya," ungkap Angin saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi di ruang sidang Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (18/1/2022).

Baca juga: Anak Eks Pejabat Pajak Bersaksi di Sidang Suap Ayahnya, Pengakuannya Mengejutkan

"Memaksakan kehendak untuk menyeret saya seolah semua itu adalah atas perintah dan arahan saya," imbuhnya.

Angin mengaku bahwa ketika menjabat sebagai Direktur di Ditjen Pajak, dia tidak mengenal apalagi berkomunikasi dengan para wajib pajak. Apalagi, diklaim Angin, sampai menerima sesuatu baik langsung maupun tidak langsung seperti yang dituduhkan.

"Dan bahkan lebih tidak logis lagi saat saya sendiri sudah tidak menjabat lagi sebagai Direktur Pemeriksaan dan Penagihan saya masih juga dikait kaitkan dengan wajib pajak yang dituduh melakukan suap," terangnya.

Baca juga: KPK Sita Hasil Pencucian Uang Punya Mantan Pejabat Kantor Pajak Wawan Ridwan

Sementara itu, Kuasa Hukum Angin Prayitno Aji, Syaefullah Hamid menilai bahwa tim jaksa penuntut umum selama proses persidangan tidak bisa membuktikan dakwaan dan tuntutan terhadap kliennya. Jaksa dianggap tidak bisa membuktikan suap dari para wajib pajak ke Angin Prayitno.

"Bahwa penuntut umum tidak dapat membuktikan dakwaan dan tuntutannya terkait penerimaan uang dari PT. GMP, PT. Bank Pan Indonesia dan PT. Jhonlin Baratama," ujar Syaefullah saat membacakan pleidoi di uang sidang yang sama.

Syaefullah menyatakan bahwa penerimaan uang sebesar Rp13,8 miliar yang ditukarkan dari mata uang asing oleh Yulmanizar kepada Angin tidak pernah terbukti di persidangan. Di mana, uang itu disebut berasal dari PT Gunung Madu Plantations (GMP).

Sebab, kata Syaefullah, berdasarkan catatan elektronik money changer Dolarasia bahwa Yulmanizar tidak pernah menukar mata uang rupiah sebesar Rp13,8 miliar tersebut.

"Fakta ini dikuatkan dengan keterangan saksi Rianhur Sinurat yang mengatakan bahwa Yulmanizar yang menggunakan nama Deden Suhendar tidak pernah menukar uang sebesar 10 miliar ke atas dalam satu waktu," ujarnya.

Terlebih, Syaefullah juga menilai ada yang janggal apabila penuntut umum mengaitkan perihal kedatangan Veronika Lindawati selaku kuasa wajib pajak sekaligus orang kepercayaan Bos Bank Panin, Mu'min Ali Gunawan pada tanggal 24 Juli 2018 di DJP, untuk negosiasi pajak.

Padahal, lanjut dia, nilai pajak telah ditetapkan sehari sebelumnya, yaitu tanggal 23 Juli 2018. Sehingga muncul pertanyaan bagaimana mungkin Veronika datang untuk menegosiasikan nilai pajak yang telah ditetapkan dan diterbitkan sebelum kedatangannya tersebut.

"Sangat janggal jika penetapan SPHP tanggal 23 Juli 2018 adalah tindak lanjut dari kedatangan Veronika pada tanggal 24 Juli 2018," sebutnya.

Diketahui sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Angin Prayitno Aji bersama terdakwa lainnya, Dadan Ramdhani, dengan hukuman penjara berbeda terkait kasus suap Rp57 miliar.

Angin selaku mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak, dijatuhkan pidana sembilan tahun penjara dan denda sebesar Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan. Sementara Dadan, selaku mantan Kepala Subdirektorat Pemeriksaan Ditjen Pajak, dituntut pidana enam tahun penjara dan denda Rp350 juta subsider lima bulan kurungan.

Jaksa juga menuntut kedua mantan pejabat Ditjen Pajak itu membayar uang pengganti Rp 3.375.000.000 dan SGD 1.095.000, dengan perhitungan nilai tukar rupiah pada tahun 2019.

Dalam perkara ini, dua mantan pejabat pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani didakwa menerima suap sebesar Rp15 miliar dan 4 juta dolar Singapura atau setara Rp42 miliar.

Jika dikalkulasikan, total suap yang diduga diterima dua mantan pejabat pajak tersebut sekira Rp57 miliar. Uang dugaan suap Rp57 miliar tersebut diduga berkaitan dengan pengurusan pajak PT Jhonlin Baratama (JB); PT Bank PAN Indonesia (PANIN); serta PT Gunung Madu Plantations (GMP).

Angin Prayitno Aji selaku mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak, serta Dadan Ramdani selaku bekas Kepala Sub Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak, didakwa menerima suap bersama-sama dengan tim pemeriksa pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak.

Adapun, tim pemeriksa pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak yang didakwa turut serta menerima suap yakni, Wawan Ridwan; Alfred Simanjuntak; Yulmanizar; dan Febrian. Mereka diduga mereka telah merekayasa hasil penghitungan pajak tiga perusahaan besar tersebut.

Mereka didakwa menerima suap sebesar Rp57 miliar melalui tiga konsultan dan satu kuasa pajak. Mereka yakni, Veronika Lindawati selaku kuasa dari PT Bank Panin, Agus Susetyo selaku konsultan pajak PT Jhonlin Baratama. Kemudian, Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Magribi selaku konsultan pajak dari PT Gunung Madu Plantations.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini