Share

Jokowi Sudah Kantongi Nama Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara

Felldy Utama, iNews · Selasa 18 Januari 2022 19:30 WIB
https: img.okezone.com content 2022 01 18 337 2534184 jokowi-sudah-kantongi-nama-kepala-otorita-ibu-kota-nusantara-a3rhlzIaaK.jpg Presiden Joko Widodo (foto: Biro Pers Kepresidenan)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki kewenangan penuh untuk menunjuk Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Otorita Ibu Kota Nusantara. Hal itu menyusul telah disahkannya RUU IKN menjadi Undang-Undang dalam sidang paripurna DPR.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa pun angkat bicara ketika disinggung siapakah sosok yang dinilai pantas mengisi kursi kepemimpinan di Ibu Kota Nusantara tersebut.

"Mengenai siapa yang akan ditunjuk oleh Presiden ya bisa ditanya ke Presiden," kata Suharso di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/1/2022).

Kendati tak mengetahui secara pasti, Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu memastikan Presiden Jokowi akan memilih orang yang tepat di dalam memimpin ibu kota negara baru itu.

"Tentu pasti pilihannya pilihan orang yang tepat untuk itu. Ada di kantongnya beliau saya tidak tahu," ujarnya.

Baca juga: Nusantara Jadi Nama Ibu Kota Baru, Kepala Bappenas: Ini Simbol Negara

Untuk diketahui, bentuk pemerintahan ibu kota baru yakni pemerintahan daerah khusus. Pemerintahan ini akan setingkat provinsi. Dipimpin oleh pejabat setingkat menteri. Hal ini tertuang dalam UU IKN yang baru disahkan.

"Kepala Otorita IKN Nusantara merupakan kepala pemerintah daerah khusus IKN Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri," bunyi Pasal 5 ayat 4 UU IKN.

Baca juga: Presiden Jokowi: Sudah Vaksin Lengkap, Segera Cari Vaksin Booster

Kepala otorita ibu kota tidak melalui Pemilihan Umum seperti kepala pemerintahan daerah lainnya. Karena setingkat menteri, Kepala Otorita IKN dipilih langsung oleh Presiden dan atas persetujuan DPR.

"Ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR," lanjut bunyi Pasal 5 ayat 4.

(fkh)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini