Share

KPK Sita Uang Rp4,3 Miliar dan Aset Bupati HSU Terkait Kasus Korupsi

Raka Dwi Novianto, Sindonews · Selasa 18 Januari 2022 16:55 WIB
https: img.okezone.com content 2022 01 18 337 2534082 kpk-sita-uang-rp4-3-miliar-dan-aset-bupati-hsu-terkait-kasus-korupsi-wYNnYeF29o.jpg Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid. (Foto : MNC Portal/Raka Dwi Novianto)

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah aset milik Bupati Hulu Sungai Utara nonaktif, Abdul Wahid (AW), senilai miliaran rupiah. Penyitaan tersebut terkait dugaan kasus suap, gratifikasi, dan TPPU.

Pelaksanaa Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, uang yang diterima Abdul Wahid di antaranya digunakan untuk membeli beberapa aset dalam bentuk tanah dan bangunan serta kendaraan bermotor.

"Tim penyidik menduga kuat adanya kesengajaan tersangka AW dalam melakukan transaksi keuangan tidak melalui jasa layanan transaksi keuangan yang sah dan menyembunyikan hingga menyamarkan asal-usul harta kekayaannya dengan mengatasnamakan pihak-pihak lain," ujar Ali dalam keterangannya, Selasa (18/1/2022).

Ia mengatakan, aset yang ditemukan terkait TPPU Abdul Wahid berupa tanah dan bangunan, uang tunai, serta kendaraan bermotor. Aset tersebut telah disita tim penyidik KPK.

"Penyitaan untuk menjadi barang bukti dalam berkas perkara yakni tanah dan bangunan yang berada di wilayah Kabupaten HSU dan sekitarnya dengan nilai Rp10 miliar; uang tunai dalam bentuk mata uang rupiah dan mata uang asing yang jumlahnya sekitar Rp4,2 miliar; dan kendaraan bermotor," kata Ali.

"Seluruh barang bukti ini akan dikonfirmasi kepada para saksi, baik saat proses penyidikan hingga proses pembuktian dipersidangan," ujarnya.

Aset-aset ini, kata Ali, dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum bisa dirampas untuk negara sehingga menjadi salah satu capaian dan tambahan pemasukan bagi negara dari aset recovery tindak pidana korupsi maupun TPPU untuk dipergunakan bagi pembangunan.

"Dalam suatu penanganan perkara TPPU, KPK juga mengharapkan peran masyarakat jika mengetahui aset-aset lainnya yang diduga terkait dalam perkara ini, dapat menginformasikannya kepada KPK. Hal ini sebagai wujud keturutsertaan masyarakat dlaam upaya pemberantasan korupsi dan optimalisasi penerimaan negara melalui penegakan hukum," ungkap Ali.

Sebagaimana diketahui, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek irigasi di Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan. Ketiganya adalah Plt Kadis Pekerjaan Umum (PU) HSU, Maliki (MK); Direktur CV Hanamas, Marhaini (MRH); dan Direktur CV Kalpataru, Fachriadi (FRH).

Baca Juga : Bupati Hulu Sungai Utara Kembali Ditetapkan Tersangka, Kali Ini Terkait Kasus Pencucian Uang

KPK kemudian menetapkan Bupati Hulu Sungai Utara nonaktif Abdul Wahid (AW) sebagai tersangka dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel tahun 2021-2022. Selain itu, KPK telah menetapkan Abdul Wahid (AW) tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Abdul diduga menerima uang dari Maliki untuk dapat menempati posisi Plt Kepala Dinas PUPRP Kabupaten HSU. Penerimaan uang itu dilakukan Abdul di rumah Maliki pada sekitar Desember 2018 yang diserahkan langsung Maliki melalui ajudan Abdul.

Pada awal 2021, Maliki menemui Abdul di rumah dinas Bupati untuk melaporkan terkait plotting paket pekerjaan lelang pada Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPRP Hulu Sungai Utara tahun 2021. Maliki telah menyusun sedemikian rupa dan menyebutkan nama-nama dari para kontraktor yang akan dimenangkan dan mengerjakan berbagai proyek dimaksud.

Selanjutnya, Abdul menyetujui paket plotting tersebut dengan syarat adanya pemberian komitmen fee dari nilai proyek dengan persentase pembagian fee yaitu 10% untuk Abdul dan 5% untuk Maliki. Keduanya mendapatkan Rp500 juta dari Direktur CV Hanamas, Marhaini (MRH); dan Direktur CV Kalpataru, Fachriadi (FRH).

Selain melalui perantaraan Maliki, Abdul diduga menerima komitmen fee dari beberapa proyek lainnya melalui perantaraan beberapa pihak di Dinas PUPRP HSU tahun 2019 sejumlah sekitar Rp4,6 miliar, tahun 2020 sejumlah sekitar Rp12 miliar dan tahun 2021 sejumlah sekitar Rp1,8 miliar.

Atas perbuatannya, Abdul disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 KUHP Jo Pasal 65 KUHP.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini