Share

Penahanan Bupati Nonaktif Kolaka Timur Dipindah ke Lapas Kendari

Muhammad Farhan, MNC Portal · Selasa 18 Januari 2022 11:27 WIB
https: img.okezone.com content 2022 01 18 337 2533834 penahanan-bupati-nonaktif-kolaka-timur-dipindah-ke-lapas-kendari-OjjPrC5ngc.jpg Bupati nonaktif Kolaka Timur Andi Merya Nur (Foto: Instagram)

JAKARTA - Bupati Kolaka Timur nonaktif Andi Merya Nur akan dipindahkan ke Lapas Perempuan Kelas III Kendari. Andi Merya Nur merupakan terdakwa suap proyek dana hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Keputusan pemindahan lokasi penahanan dibuat berdasarkan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Kendari.

Baca Juga:  Bupati Kolaka Timur Segera Disidang Terkait Kasus Suap

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri mengatakan, tim Jaksa telah selesai melaksanakan penetapan Majelis Hakim terkait Andi Merya Nurke. Proses pemindahan dilakukan dengan pengawalan disiplin oleh tim petugas KPK.

"Adapun tujuan pemindahan tempat tahanan ini, agar proses persidangan dapat dilakukan secara tatap muka langsung didalam persidangan," ujar Ali Fikri berdasarkan keterangan tertulis pada Selasa (18/1/2022).

Ali menambahkan, pelaksanaan sidang perdana dilakukan melalui acara pembacaan surat dakwaan Jaksa. Pelaksanaan sidang dimulai pada hari Selasa, 25 Januari 2022 pukul 10.00 WITA, bertempat di PN Tipikor Kendari.

Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Andi Merya Nur (AMN) dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kolaka Timur Anzarulla (AZR) tersangka dugaan suap terkait proyek yang berasal dari dana hibah BNPB. Atas ulahnya, Anzarullah selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca Juga:  Usut Kasus Dana PEN Daerah, KPK Geledah Rumah Eks Dirjen Keuangan Kemendagri

Sedangkan, Andi selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini