Share

Hakim Diprediksi Bakal Tolak Tuntutan Hukuman Mati Terdakwa Kasus Asabri

Ari Sandita Murti, Sindonews · Senin 17 Januari 2022 05:34 WIB
https: img.okezone.com content 2022 01 17 337 2533160 hakim-diprediksi-bakal-tolak-tuntutan-hukuman-mati-terdakwa-kasus-asabri-ImQX00WZUz.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indonesia Judicial Research Society (IJRS) memperkirakan, hakim PN Tipikor yang menangani perkara dugaan korupsi pengelolaan dana PT Asabri hingga membuat kerugian negara sebesar Rp22,788 triliun tak bakal menjatuhkan vonis mati pada terdakwa Heru Hidayat.

"Harapannya Hakim menjatuhkan vonis sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2020 itu saja. Kalau hukuman mati dalam kasus Asabri ini, tidak masuk (tidak bisa diterapkan) jika hakim merujuk pada Perma Nomor 1 Tahun 2020," ujar Direktur IJRS, Dio Ashar Wicaksana pada wartawan, Senin (17/1/2022).

Menurutnya, secara prinsip dan yuridis-positivis, tuntutan hukuman mati terhadap terdakwa kasus Asabri Heru Hidayat tak bisa diterapkan. Maka itu, diprediksi hakim Pengadilan Tipikor tidak akan menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap Heru Hidayat.

Dia menerangkan, itu juga selama majelis hakim benar-benar berpatokan pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi dalam kasus Asabri tidak masuk kategori tindak pidana dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor dengan ancaman hukuman mati.

Baca juga: Terlibat Korupsi Dana Asabri, Dua Bos Perusahaan Swasta Divonis 13 dan 10 Tahun Penjara

"Keadaan tertentu tersebut, seperti bencana nasional, kondisi krisis ekonomi-moneter, dan pengulangan tindak pidana," tuturnya.

Baca juga: Dua Mantan Direktur Asabri Hari Setianto dan Bachtiar Effendi Divonis 15 Tahun Penjara

Dia menambahkan, secara prinsip hukuman mati tidak relevan karena tidak berdampak pada penurunan angka kriminal atau tindak pidana. Pasalnya, hukuman mati tidak akan memberikan efek jera kapada pelaku tindak pidana korupsi.

"Seharusnya yang paling penting menurut saya, kejar asetnya atau bagaimana kerugian negara yang terjadi akibat perbuatan itu bisa kembali ke negara lagi," katanya.

Baca juga: Hukuman Mati di Kasus Asabri, TPDI Prediksi Hakim Bakal Tolak Tuntuan JPU

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini