Share

Omicron Mengganas! Jokowi Imbau Masyarakat Batasi Mobilitas

Dita Angga R, Sindonews · Minggu 16 Januari 2022 20:53 WIB
https: img.okezone.com content 2022 01 16 337 2533083 omicron-mengganas-jokowi-imbau-masyarakat-batasi-mobilitas-7KGT1YKshk.jpg Presiden Jokowi/ biro setpres

JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau agar masyarakat untuk membatasi mobilitas. Meskipun memang saat ini tetap berlaku PPKM Leveling, pasalnya saat ini kasus Covid-19 varian omicron mengganas.

Demikian diungkapkan Menko bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat konferensi persnya, Minggu (16/1/2022).

(Baca juga: Luhut Sebut Kasus Covid-19 di Jakarta Melonjak Tinggi jika Tak Hati-Hati)

“Sesuai arahan presiden pada ratas hari ini meski kita tetap mengikuti level PPKM berdasarkan asesmen yang ada, tidak ada salahnya kita mulai membatasi dan menahan mobilitas keluar rumah serta aktivitas berkumpul yg tidak perlu. Ini saya ulangi kalau tidak perlu kumpul-kumpul tidak usah kita kumpul,” ujar Luhut.

(Baca juga: Gawat! Menkes Sebut Kasus Omicron Naik Sangat Tinggi dan Cepat Beberapa Minggu ke Depan)

Hal tersebut juga berlaku untuk perkantoran. Dimana jika produktivitas masih bisa terjaga dengan work from home (WFH) maka tidak perlu memberlakukan work from office (WFO).

“Sama halnya dengan perkantoran. Jika opsi WFH masih tetap mampu mencapai tingkat produktivitas kita serahkan pada pimpinan untuk melakukan asesmen sendiri. Saya menghimbau opsi tersebut bisa diambil. Hal ini semata-mata untuk menjaga kasus tetap terkendali,” ujarnya.

Selain itu dia mengatakan bahwa Presiden Jokowi juga kembali meminta agar masyarakat dapat membatasi diri untuk berpergian ke luar negeri.

“Hanya kalau betul-betul perlu saja pergi keluar negeri. Dan pejabat-pejabat pemerintah malah sudah dilarang untuk tidak tidak bepergian ke luar negeri selama tiga minggu ini,” ungkapnya.

Luhut juga mengimbau agar kementerian/lembaga meminimalkan rapat tatap muka. Dimana rapat bisa dilakukan secara online atau daring.

“Dan saya juga mengimbau kementerian/lembaga meminimalkan kegiatan rapat-rapat dilakukan secara offline atau luring dan sebisa mungkin secara daring. Tapi tidak melarang untuk ketemu. Saya serahkan juga untuk melakukan asesmen sendiri,” tutup Luhut.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini