Share

Bongkar Proyek Satelit Kemhan, Mahfud: Presiden Minta Dibawa ke Ranah Peradilan Pidana

Jonathan Simanjuntak, MNC Portal · Minggu 16 Januari 2022 09:14 WIB
https: img.okezone.com content 2022 01 16 337 2532870 bongkar-proyek-satelit-kemhan-mahfud-presiden-minta-dibawa-ke-ranah-peradilan-pidana-TTl5VzV0rX.jpg Presiden Jokowi (Foto : Biro Pers Kepresidenan)

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut mendukung proses hukum dalam kasus pengadaan satelit di Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada tahun 2015. Bahkan, Jokowi meminta kasus tersebut dibawa ke ranah pengadilan.

“Presiden juga meminta agar segera dibawa ke ranah peradilan pidana. Menkominfo setuju, Menkeu bersemangat. Menhan Prabowo dan Panglima TNI Andika juga tegas mengatakan bahwa ini harus dipidanakan,” kata Mahfud MD dalam unggahan instagramnya, dikutip MNC Portal Indonesia, Minggu (16/1/2022).

Mahfud mengungkapkan bahwa keputusan tersebut diambil pasca Badan Pengawas Keuangan Pembayaran (BPKP) dalam auditnya menemukan adanya dugaan pelanggaran hukum yang merugikan negara.

Baca Juga :Kasus Denda Satelit Kemhan, Mahfud MD: Tahun 2018, Saya Belum Jadi Menkopolhukam

Dirinya pun memantapkan menuju ranah pidana setelah beberapa pihak dianggapnya menghambat proses.

“Sepertinya ada yang menghambat untuk dibuka secara jelas masalahnya. Akhirnya, saya putuskan untuk minta BPKP melakukan Audit Tujuan Tertentu (ATT),” kata Mahfud.

“Hasilnya ternyata ya seperti itu, ada pelanggaran peraturan perundang-undangan dan negara telah dan bisa terus dirugikan. Makanya, saya putuskan untuk segera berhenti rapat melulu dan mengarahkan agar diproses secara hukum,” jelas dia.

Meski begitu, kata Mahfud, keputusan masuk ranah pidana tetap mendapatkan dukungan dari Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto dan Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa. Selain itu, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga menyatakan kesiapan untuk membongkar kasus ini.

“Menhan dan Panglima TNI tegas mengatakan tidak boleh ada pengistimewaan kepada korupsi dari institusi apa pun, semua harus tunduk pada hukum. Saya berbicara dengan Jaksa Agung yang ternyata juga menyatakan kesiapannya dengan mantap untuk mengusut kasus ini,” tegas Mahfud.

“Jadi, mari bersama-sama kita cermati dengan seksama pengusutan kasus ini.” pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini