Jenderal Andika Perkasa Sebut Ada Keterlibatan Oknum TNI Dalam Kasus Proyek Satelit Kemhan

Riezky Maulana, iNews · Jum'at 14 Januari 2022 14:07 WIB
https: img.okezone.com content 2022 01 14 337 2532198 jenderal-andika-perkasa-sebut-ada-keterlibatan-oknum-tni-dalam-kasus-proyek-satelit-kemhan-DlKLSBHbpS.jpg Jenderal Andika Perkasa/ Ant

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengungkap fakta mengejutkan soal kasus pelanggaran hukum dibalik kontrak pembayaran sewa satelit slot orbit 123 derajat Bujur Timur di Kementerian Pertahanan (Kemhan) periode 2015-2016.

(Baca juga: Rugikan Negara Hampir Rp1 Triliun, Kasus Proyek Satelit Kemhan Segera Naik Penyidikan)

Menurut Andika, ada indikasi keterlibatan personel TNI dalam kasus yang merugikan negara hampir Rp1 Triliun tersebut.

Indikasi itu didasari pada pertemuannya dengan Menko Polhukam Mahfud MD pada Selasa 11 Januari kemarin yang meminta informasi soal adanya keterlibatan oknum personel TNI.

"Memang beliau (Mahfud MD) menyebut ada indikasi awal, indikasi awal beberapa personel TNI yang masuk dalam proses hukum," tutur Andika di Kejaksaan Agung Jumat (14/1/2022).

(Baca juga: Mahfud Bongkar Kasus Proyek Satelit Kemhan Rugikan Negara Hampir Rp1 Triliun)

Andika memastikan, para personel yang diduga terlibat akan mendapatkan ganjaran setimpal. Andika mengatakan, dirinya mendukung pengusutan kasus ini hingga tuntas.

"Saya sudah dipanggil oleh Menko Polhukam itu intinya sama. Dia menyampaikan bahwa proses hukum ini segera akan dimulai. Oleh karena itu saya siap mendukung keputusan dari pemerintah untuk melakukan proses hukum," jelasnya.

Kendati demikian, Andika belum bisa menjabarkan lebih jauh nama-nama yang terlibat dalam kasus ini. Sebab, proses pendalaman lanjut masih dilakukan.

"Kami menunggu nanti untuk nama-namanya yang memang mausk dalam kewenangan kami," tutup Andika yang juga mantan KSAD itu.

Sebelumnya diberitakan, Mahfud MD mengungkap Indonesia harus membayar denda uang hampir Rp1 triliun terkait pelanggaran hukum di balik kontrak pembayaran sewa satelit slot orbit 123 derajat Bujur Timur.

Uang sebanyak itu wajib dibayarkan kepada dua perusahaan yakni, Avanti Communications Grup dan Navayo. Sebab Pengadilan Arbitrase Inggris pada 9 Juli 2019 telah memutus bahwa Kemhan harus membayar uang senilai Rp515 Miliar kepada Avanti.

Sedangkan, pada Mei 22 Mei 2022 pengadilan Arbitrase Singapura mengabulkan gugatan Navayo. Di mana Indonesia diwajibkan membayar uang sebesar USD20,9 juta atau setara Rp314 miliar.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini