Panglima TNI Dukung Penuh Kejagung Tangani Pelanggaran HAM Berat

Erfan Maaruf, iNews · Jum'at 14 Januari 2022 13:43 WIB
https: img.okezone.com content 2022 01 14 337 2532178 panglima-tni-dukung-penuh-kejagung-tangani-pelanggaran-ham-berat-IW6EyrZkh8.jpg Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa (Foto: Setpres)

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mendukung Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menangani kasus, khusunya tentang Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang melibatkan TNI. Hal itu dikatakan Jendral Andika saat berkunjung ke kantor Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.

Jendral TNI Andika menyebut akan untuk memperkuat sinergitas kedua institusi dalam sejumlah hal yang berkaitan dengan TNI termasuk di dalamnya adalah pengusutan kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dan proses hukum konektivitas.

"Kedatangan saya dalam rangka untuk membuat dua institusi ini saling memahami. Jadi saya berikan statement kepada Pak Jaksa Agung bahwa kita siap mendukung," kata Andika, Jumat (14/1/2022).

Dukungan diberikan karena Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) saat ini sedang melakukan penyidikan kasus dugaan pelanggaran HAM berat Peristiwa Paniai yang terjadi pada 2014. Penyidikan itu telah dimulai sejak Desember 2021.

Baca Juga : Jaksa Agung Janji Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat pada 2022

Selain perkara HAM berat, TNI juga mendukung proses penanganan perkara koneksitas yang sedang berlangsung. Sejak 2021, Kejagung telah memiliki Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil). Salah satu perkara koneksitas yang telah ditangani Jampidmil adalah dugaan korupsi dana Tabungan Wajib Perumahan (TWP) AD periode 2013-2020.

Dalam kasus tersebut, Jampidmil telah menetapkan Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI berinisial YAK dan Direktur Utama PT Griya Sari Harta berinisial NPP sebagai tersangka.

"Termasuk beberapa proses hukum koneksitas yang sedang berlangsung, kita all out. Jadi Pak Jaksa Agung yakin bahwa kami akan mendukung penuh apapun yang beliau minta," tegasnya.

Sementara itu, Burhanuddin menjelaskan sudah banyak perkara koneksitas yang telah diselesaikan di persidangan. Setidaknya, ada 2.700 lebih perkara koneksitas yang melibatkan sipil dan militer.

"Kita akan bertahap dan tentunya ada sejalan prioritas dan akan terus bergulir. Dan insya Allah akan selesaikan tunggakan itu," pungkas Burhanuddin.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini